Literasi.co.id, Cirebon — Hujan deras yang mengguyur Kota Cirebon dan sekitarnya selama kurang lebih tiga jam, Jumat siang (6/2/2026), kembali memicu banjir di sejumlah wilayah. Salah satu titik terparah terjadi di sepanjang Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Kota Cirebon, dengan ketinggian air mencapai hampir selutut orang dewasa.
Kondisi ini menjadi sorotan tajam publik, sebab belum genap tiga bulan lalu kawasan tersebut telah dilakukan normalisasi saluran drainase menggunakan U-Ditch oleh Pemerintah Kota Cirebon dengan tujuan mengurangi risiko banjir. Namun faktanya, proyek tersebut belum menunjukkan hasil signifikan. Banjir tetap terjadi di jalur utama kota yang menjadi akses vital menuju pusat perbelanjaan, kawasan pendidikan, dan perkantoran.
Masyarakat mempertanyakan, normalisasi untuk siapa, dan untuk apa jika banjir tetap datang dengan pola yang sama?
Berdasarkan penelusuran lapangan, banjir diduga kuat disebabkan oleh lemahnya tata kelola sistem drainase secara menyeluruh serta buruknya penataan aliran sungai. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Sungai Gunung Sari, yang diduga alirannya terhenti di area parkiran depan Citra Dream Hotel dan mengalir ke belakang Grand Tryas Hotel, wilayah kelurahan Pekiringan yang bangunan bagian belakangnya berdiri tepat dibatas sempadan sungai, yang telah dilaporkan namun hingga kini diduga terjadi pembiaran di lokasi tersebut, sungai telah mengalami pendangkalan parah.
Selain itu, Sungai Sijarak yang berada di antara bangunan halaman Lab. Pramita dan Rabbani Store, kondisinya lebih memprihatinkan. Ada aliran sungai yang terhalang oleh bangunan tinggi, berikut ada minimarket yang saat ini sedang dibangun sebagai toko buah yang bangunan belakangnya tersebut nampak memakan sempadan/bantaran sungai tanpa jarak sesuai aturan, bahkan aliran sungainya kini tertutup dinding bangunan tinggi, sehingga sulit dikontrol dan diawasi dan sudah terjadi pendangkalan.
Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan banjir di Kota Cirebon bukan semata soal hujan deras, melainkan akibat kegagalan tata kelola drainase dan lemahnya penegakan aturan tata ruang.
Masyarakat mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cirebon, khususnya Bidang Sumber Daya Air, untuk segera mengambil langkah konkret dan tegas. Tidak hanya sebatas normalisasi, tetapi juga menindak bangunan-bangunan yang melanggar garis sempadan sungai dan aturan tata ruang.
“Kalau bangunan melanggar dibiarkan, sungai tertutup, drainase tidak nyambung, maka banjir akan jadi rutinitas. Bukan bencana alam lagi, tapi bencana kebijakan,” ujar salah satu warga terdampak di kawasan Dr. Cipto.
Warga berharap Pemkot Cirebon tidak lagi bermain pada proyek seremonial, tetapi benar-benar membenahi akar masalah. Jika tidak, maka setiap hujan deras akan terus berubah menjadi mimpi buruk bagi warga kota.
NIKO | LITERASI.CO.ID
