Literasi.co.id, JAKARTA — Pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengaku tidak mengetahui pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memicu sorotan tajam terhadap tata kelola anggaran negara. Ia bahkan mengaku terkejut saat mengetahui informasi tersebut, yang sebelumnya sempat dianggap sebagai kabar yang belum terverifikasi.
Menurut Purbaya, usulan pengadaan kendaraan operasional tersebut sebenarnya pernah diajukan pada 2025, namun telah ditolak oleh Kementerian Keuangan. Ia menegaskan bahwa prioritas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan utama masyarakat, bukan pada pengadaan fasilitas penunjang seperti kendaraan.
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi berbeda. Lembaga tersebut menyebut pengadaan motor listrik memang masuk dalam rencana anggaran dan telah terealisasi sebagian. Dari target sekitar 25.000 unit, disebutkan lebih dari 21.000 unit telah tersedia, meski hingga kini belum didistribusikan karena masih menunggu proses administrasi sebagai barang milik negara.
Perbedaan pernyataan antara otoritas fiskal dan pelaksana program ini menimbulkan pertanyaan serius terkait sinkronisasi kebijakan dan transparansi pengelolaan anggaran. Apalagi, isu jumlah pengadaan sempat membesar hingga disebut mencapai 70.000 unit, yang kemudian dibantah sebagai informasi tidak akurat.
Polemik ini memperlihatkan adanya potensi celah koordinasi antar lembaga dalam program strategis nasional. Di tengah tuntutan efisiensi dan akuntabilitas anggaran, publik kini menanti penjelasan menyeluruh serta audit terbuka guna memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana negara.
NIKO • LITERASI.CO.ID
