KOTABOGOR(Literasi.co.id)– Ratusan agen dan E-warung BNI 46 menghadiri Rapat Evaluasi Program Sembako se-Kota Bogor yang digelar oleh Dinas Sosial Kota Bogor yang berlokasi di Taman Ekspresi Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah pada Rabu ( 14/9/22 ).
Acara yang dibuka oleh Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah yang dihadiri juga oleh Perwakilan Kemensos, Kadinsos, Kajari Kota Bogor, Sat Intelkam Polresta Bogor dan pihak BNI 46.
” Saat ini harus lebih berhati-hati lagi dalam menangani pekerjaan apapun dan harus ditumbuhkan rasa kepedulian kepada pihak lain, terlebih pada saat ini pemerintah sudah mengumumkan kenaikan BBM bersubsidi dan tentu akan semakin berat bagi masyarakat,” disampaikan Syarifah Sofiah selaku Sekdakot Bogor pada saat membuka acara rapat evaluasi program sembako pada Rabu (14/9/22).
Yang paling berdampak dalam hal ini adalah para Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) yang sudah terdata DTKS, dan ini sudah menjadi tanggungjawab serta kepedulian bersama bagaimana caranya supaya bantuan dari pemerintah bisa tepat sasaran.
“Ini yang harus menjadi perhatian, konsen dan tanggungjawab kita semuanya dalam hal mensukseskan program pemerintah terkait bantuan sosial bagi masyarakat melalui pendataan dari DTKS. Pemerintah juga rencana akan segera menggulirkan BLT BBM dan bantuan bagi tenaga kerja yang masuk dalam BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Syarifah.
Dikesempatan yang sama, Fahrudin Kadinsos Kota Bogor menyampaikan kegiatan hari ini adalah dalam upaya memberikan pembinaan serta bimbingan bagaimana caranya para agen dan E- Warong bisa melaksanakan penyaluran bantuan sosial ini dengan tepat sasaran.
“Mereka diberikan bimbingan bagaimana bantuan dari pemerintah ini bisa tetap sasaran, tepat produk, tepat kualitas dan tepat waktu. Data agen dan Ewarong Kota Bogor kurang lebih 135 dan penerima BPNT Kota sekitar 60 ribu KPM diseluruh Kota Bogor,” paparnya.
Dirinya menegaskan jika pihak agen dan Ewarong bermasalah dalam penyediaan serta penyalurannnya, langkah utama pihaknya akan memberikan pembinaan dan jika tidak bisa dibina, maka akan diberikan tindakan dengan merekomendasikan kepada pihak BNI 46 untuk dicabut ijinnya secara permanen.
“Jika pihak Agen dan E-warong tidak bisa dibina, kami akan memberikan rekomendasi kepada pihak BNI 46 untuk mencabut ijinnya secara permanen atau selamanya,” tandas Fahrudin.
Erna Susanti perwakilan Direktorat Penangan Fakir Miskin Kemensos RI menilai bahwa penyaluran dari para agen dan E-warong di Kota Bogor sudah dalam koridor berjalan lancar dan tentu didukung oleh semua pihak dalam pendistribusiannya.
“Pada dasarnya kami memiliki tupoksi dalam pengawasan terhadap bantuan sosial dari pemerintah sesuai instruksi dari Presiden tentunya, selama ini untuk Kota Bogor relatif aman dan tidak permasalahan. Kita juga monitoring bukan saat ada masalah saja pastinya, kita juga harus tahu apakah betul pihak agen atau E-warong ini adalah pelaku usaha yang betul-betul menjalankan usaha dibidangnya, dan kedepannya kita akan lakukan verval bagi semua pelaku usaha ini,” tutur Erna.
Dalam rapat evaluasi program sembako yang digelar oleh pihak Dinsos, selain para pemilik agen dan E-warong juga hadir puluhan pendamping PKH dan TKSK Se-Kota Bogor.
