KOTABOGOR(Literasi.co.id) – Dalam sidang lanjutan kasus Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB) penasihat hukum KSP SB memohon Majlis Hakim membebaskan ke dua terdakwa dari segala tuntutan jaksa.
Sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembacaan nota pembelaan dari pihak terdakwa itu digelar di PN Kota Bogor, Senin 3 Juli 2023. Sidang dipimpin Ketua Majlis Hakim Rosnainah, Anggota Ummi Kusuma Putri dan Daniel Mario Halashon Sigalingging.
Di hadapan Majlis Hakim, terdakwa Iwan Setiawan mengatakan, bahwa dirinya selaku pengawas dan pengurus telah berusaha mengelola KSP SB dengan sebaik-baiknya, berdasarkan aturan yang berlaku.
Bahkan, sebagai Ketua Forum koperasi Indonesia, dirinya juga aktif memberikan masukan kepada pemerintah dalam memajukan koperasi di Indonesia, sehingga diberi penganugerahan tanda penghormatan oleh presiden.
Dalam menjalankan koperasinya, setiap tahun selalu menjalankan Rapat Anggota Tahunan (RAT), memberikan informasi secara terbuka perihal usaha serta anak usahanya kepada seluruh anggota termasuk kepemilikan seluruh aset KSP SB.
Masih kata terdakwa, bahwa ketidakmampuan melakukan pembayaran dana anggota murni karena terjadi penarikan dana secara besar-besaran hingga lebih dari satu triliun rupiah pada periode Januari Maret 2020, diperparah terjadinya covid 19 dan adanya relaksasi hingga kesulitan menjual aset.
Saat ini aset KSP SB lebih dari cukup untuk membayar dana anggota sebagai mana yang telah dihitung oleh jaksa, hanya menunggu waktu melikuidasi aset tersebut.
“Selama 15 tahun saya telah mencurahkan waktu dan tenaga untuk memajukan KSP SB, dan terbukti selama ini tidak pernah sekalipun gagal menunaikan kewajibannya kepada anggota,” kata Iwan dalam pledoinya.
“Mengingat usia saya yang telah memasuki senja dan memiliki tanggungan seorang istri sebagai ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan dan seorang anak yang masih duduk di bangku sekolah, berikanlah kami waktu untuk kembali kepada keluarga, untuk menjalankan kewajiban saya sebagai kepala keluarga dan tulang punggung keluarga sebagai seorang suami dan seorang ayah,” jelasnya.
“PN ini tempat mencari keadilan, bukan ketidak adilan apalagi penghukuman, maka saya mohon sudilah kiranya majlis hakim yang mulia, menolak tuntutan jaksa dan berkenan membebaskan saya dari semua tuntutan,” tandas Iwan.
Sementara terdakwa Dang Zeany, dipersidangan membeberkan tentang kesehatannya yang telah beberapa kali menjalani operasi, serta akan menyerahakan bukti-bukti berkas operasi agar menjadi dasar pertimbangan majlis hakim dalam putusan.
Terdakwa mengaku, operasi pertama yakni diangkat ginjal di RS Emanuiel, kedua operasi otak bagian belakang di Siloam Karawaci, operasi ke tiga kembali di RS Emanuel karena ada penyebaran di kantong kemih. Operasi ke empat di RS Emanuel lagi karena kantong kemih lagi dan kelima operasi kening jidat.
“Semua berkas operasi saya lampirkan, supaya menjadi pegangan dasar yang kuat bahwa saya itu benar-benar sakit. Saya berharap yang mulia mengabulkan kalau toh tuhan mengambil saya, saya ada di rumah saya di kelilingi istri dan anak-anak saya bukan di lapas, itu yang saya mohonkan sekali kepada ibu hakim,” katanya.
Sedangkan Penasehat Hukum KSP SB PH KSB Andreas Nahot Silitonga dalam pledoinya mengatakan, bahwa dalil Jaksa Penuntut Umum (JPU) para terdakwa melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam 372 KUHP bertentangan dengan fakta yang terungkap dipersidangan.
“Setiap tahun KSP SB menjalankan RAT dan menyampaikan seluruh pertanggungjawabannya dan tidak mendapatkan penolakan dari anggota, sehingga jelas dalil JPU terbantahkan. Seharusnya dalam perkara aquo JPU dapat memisahkan pertanggungjawaban pidana dalam usaha dan perorangan,” kata Andreas.
Tim kuasa hukum menyimpulkan, bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur penggelapan sebagaimana pasal 372 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, juga pasal 4 KUHP.
Selain itu, perbuatan terdakwa juga tidak memenuhi unsur pasal 3 UU RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan tindakan pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 KUHP.
Dengan demikian andreas menegaskan, maka sudah sepatutnya majlis hakim menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dakwaan ke satu alternatif ke tiga.
“Untuk itu kami minta majlis hakim membebaskan para terdakwa dari segala tuntutan atau menyatakan para terdakwa lepas dari tuntutan hukum, serta memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, karena tidak ada satu pasal pun yang di dakwakan secara sah dan meyakinkan,” tandas Andreas.
Dalam kesempatan yang sama, Kabiro Humas KSP SB, Dede Suherdi turut menambahkan, sidang lanjutan memasuki agenda pledoi, harapan besarnya majlis bisa memberikan yang objektif dengan dilatar belakangi rasa keadilan.
“Pledoi hari ini disambut antusias oleh pengunjung sidang dan peserta aksi damai, yang sejak pagi sudah berkumpul di PN Bogor untuk memberikan dukungan agar terdakwa bisa bebas dan asset-asset KSP Sejahtera Bersama dapat dikembalikan.Sehingga KSP SB segera pulih dan dapat membayarkan kewajibannya kepada seluruh anggota,” harap Dede.
Karena menurut Dede, memang adanya, selama tahun-tahun berdiri KSP SB tidak pernah ada masalah, serta jelas setiap tahun selalu menyelenggarakan RAT yang di hadiri pejabat koperasi dan pihak Kemenkop sebagai regulator.
” Untuk itu, jika ada yang menyimpang dari AD /ART itu semata hanya pelanggaran administrasi dan sanksinya dari regulator berupa teguran atau atau pencabutan ijin bukan sebuah tindak pidana. Apalagi permasalahan KSP SB sebagai dampak dari pandemi covid-19,” pungkasnya.
