LITERASI.CO.ID, JAKARTA — Tongkat komando Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi berpindah tangan. Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto resmi dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Pelantikan tersebut sekaligus mengakhiri masa jabatan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Dasar pergantian tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 96/POLRI Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kapolri.
Suyudi yang sebelumnya berpangkat Komjen Pol juga memperoleh kenaikan pangkat menjadi Jenderal Polisi. Ia kemudian resmi menjalankan tugas sebagai orang nomor satu di tubuh Korps Bhayangkara.
Pergantian pucuk pimpinan ini berlangsung dalam tempo yang relatif singkat. Presiden mengirimkan surat usulan kepada DPR pada 30 September 2026. Sehari kemudian, Komisi III DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan, menyetujui Suyudi secara aklamasi, kemudian Rapat Paripurna DPR mengesahkan pengangkatannya.
Kini, setelah seremoni pelantikan selesai, pekerjaan sebenarnya justru dimulai.
Suyudi datang dengan membawa gagasan “Polri Bersama Masyarakat”. Dalam proses uji kelayakan di DPR, ia menyatakan masyarakat harus menjadi pusat orientasi pelaksanaan tugas kepolisian. Ia juga menyatakan pembenahan Polri harus dilakukan dengan keberanian melihat kekurangan institusi secara jernih.
Pernyataan tersebut kini bukan lagi sekadar materi uji kelayakan.
Sebagai Kapolri, Suyudi akan diuji oleh pelaksanaan di lapangan.
Sebab, ukuran keberhasilan seorang Kapolri bukan berhenti pada pidato, slogan, maupun agenda seremonial. Ukurannya akan terlihat dari bagaimana institusi kepolisian memberikan pelayanan, menangani perkara, menegakkan hukum dan membangun kembali kedekatan dengan masyarakat.
Presiden Prabowo sendiri menyatakan bahwa Suyudi akan memprioritaskan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan Polri dengan masyarakat. Langkah awal yang disiapkan Suyudi adalah konsolidasi internal sekaligus evaluasi terhadap program kepemimpinan sebelumnya.
Suyudi juga telah membeberkan sejumlah agenda awal yang akan menjadi pekerjaan rumah kepemimpinannya.
Agenda tersebut antara lain pemeriksaan perkara serta pembenahan pelayanan hingga tingkat Polsek. Ia menyatakan pembenahan akan dilakukan dengan melihat kekurangan institusi secara terbuka, sembari mempertahankan capaian yang telah dibangun kepemimpinan sebelumnya.
Di sinilah visi “Polri Bersama Masyarakat” akan berhadapan dengan realitas.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan polisi yang hadir ketika terjadi kejahatan. Masyarakat juga membutuhkan pelayanan yang cepat, penegakan hukum yang transparan, serta kepastian bahwa setiap laporan diproses secara profesional.
Karena itu, 100 hari pertama kepemimpinan Suyudi akan menjadi fase penting untuk melihat bagaimana gagasan tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan nyata.
DARI REserse, BNN, KE KURSI KAPOLRI
Suyudi bukan nama baru dalam struktur kepolisian.
Lulusan Akpol 1994 itu memiliki pengalaman panjang di bidang reserse dan kriminal, termasuk pengalaman di Resmob, Jatanras hingga Bareskrim Polri. Ia pernah menjabat Wakapolda Metro Jaya pada 2023–2024 dan Kapolda Banten pada 2024–2025.
Sebelum menjadi Kapolri, Suyudi dipercaya memimpin Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak 25 Agustus 2025 hingga 30 September 2026.
Rekam pengalaman tersebut membuat tantangan yang dihadapinya sebagai Kapolri menjadi semakin kompleks.
Ia tidak hanya harus menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga memastikan agenda penegakan hukum berjalan konsisten di seluruh jajaran.
Perubahan tidak berhenti pada posisi Kapolri.
Presiden Prabowo dalam kesempatan yang sama melantik Komjen Pol Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri, menggantikan Komjen Pol Dedi Prasetyo.
Wahyu sebelumnya menjabat sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran. Ia merupakan lulusan Akpol 1992.
Artinya, struktur pucuk pimpinan Polri kini memasuki fase baru:
Kapolri: Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto
Wakapolri: Komjen Pol Wahyu Hadiningrat
Pergantian dua posisi strategis tersebut membuat konsolidasi internal menjadi salah satu agenda penting di awal kepemimpinan baru.
Suyudi telah menyampaikan komitmennya untuk memperkuat pelayanan publik, penegakan hukum yang adil dan kedekatan Polri dengan masyarakat. Ia juga menyatakan akan bersinergi dengan pers untuk menyampaikan informasi yang jernih kepada publik.
NIKO
