JAKARTA(Literasi.co.id) – Pengurus Pusat Gerakan Mahasiwa Kristen Indonesia (PP GMKI) Masa Bakti 2022-2024 melalui Lembaga Pemantau Pemilu PP GMKI menggelar Diskusi Tematik yang bertajuk “Pengawasan Partisipatif Dalam Implementasi Kedaulatan Rakyat”.
Pelaksanakam diskusi dilakukan secara virtual pada Rabu, 12 April 2023.Diskusi ini menjadi salah satu agenda bulanan yang rutin dilakukan oleh Lembaga Pemantau Pemilu PP GMKI.
Dalam diskusi tematik yang berlangsung, PP GMKI menghadirkan tiga Narasumber diantaranya Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, SSos I,MH yang diwakilkan oleh Tenaga Ahli Bawaslu RI Ahmad Tohir, Direktur Monitoring KIIP Jojo Rohi, dan Dosen Fispol Universitas Sam Ratulangi Manado Dr Donald K Monintja, SSos, MSi dari unsur akademisi.Diskusi tematik ini dibuka oleh Sekretaris Umum Pengurus Pusat GMKI Artinus Hulu.
Dalam sambutannya, Artinus Hulu menyampaikan bahwa Pada tahun 2024 mendatang, Indonesia akan melangsungkan pesta demokrasi guna memilih dan menentukan pemimpin bangsa 5 tahun kedepan.
“Maka ruang-ruang diskusi terkait Pengawasan Partisipatif Pemilu harus dilakukan guna mewujudkan Pemilu yang berintegritas dan berkualitas,” ungkap Hulu sapaan akrabnya.
Kegiatan ini, lanjut Hulu, sangat bermanfaat bagi masyarakat dan secara khusus kader GMKI se-Tanah Air dalam mensukseskan Pemilu 2024 nantinya, ucapnya.
Ia berharap melalui diskusi ini, GMKI terus berparisipasi aktif dalam momentum demokrasi di tahun 2024, dengan penyebaran kader yang ada di setiap pelosok tanah air yang siap mensukseskan Pemilu.
Sebagai sebuah organisasi gerakan, GMKI tidak boleh pasif melainkan harus aktif sebagai dalam menjaga kedaulatan, semangat demokrasi dan prinsip demokrasi yang langsung, umum, bersih, jujur, dan adil, dan rahasia.
“Diskusi seperti ini harus dilakukan secara berkelanjutan guna memberikan edukasi dan informasi bagi masyarakat khususnya anak-anak muda pemilih pemula,” imbuhnya.
Diskusi Tematik ini dimoderatori oleh Sekretaris Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Sekfung Litbang) PP GMKI Epafras Tuidano.
Epafras menyebutkan kegiatan diskusi ini sebagai kegiatan pembuka dalam kolaborasi GMKI bersama Bawaslu RI.Adapun diskusi tematik ini, hadir sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas pendidikan pemilih dalam menyikapi proses penyelenggaraan pemilu di semua tahapan supaya Pemilu 2024 mendatang dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
“Tentu kita Lembaga Pemantau Pemilu GMKI sebagai mitra Bawaslu RI dalam mencapai Pemilu yang berkualitas dan mewujudkan implementasi kedaulatan rakyat akan terus memberikan kontribusi agar seluruh tahapan sampai pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik, efektif dan efisien,” kata Sekfung Litbang yang juga menjabat sebagai koordinator Nasional Pemantau Pemilu PP GMKI ini.
Sebagai narasumber dari unsur akademisi Dr Donald Manitja memaparkan tentang posisi Bawaslu dalam proses Pemilu.Donald menyampaikan bahwa harus ada transparansi dalam proses seleksi Bawaslu yang tentunya meningkatkan kepercayaan dari masyarakat proses seleksi Bawaslu tentunya juga harus meningkatkan kepercayaan dari masyarakat.
“Kita melihat dalam proses seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) nilai dalam semua tahapan dimunculkan, sementara Bawaslu tidak, berbeda lagi dengan PPK dan PPS yang justru transparan,”ungkapnya.
Jojo Rohi selaku Direktur Monitoring KIIP sebagai salah satu narasumber dalam diskusi tersebut mengatakan bahwa pemilu 2024 perlu dikawal sehingga hasilnya memberikan rasa adil bagi masyarakat.
“Demokrasi itu harus diawasi dan ada yang mengawasi, sehingga Demokrasi itu tidak berpihak hanya kepada mayoritas, mayoritas yang dimaksudkan disini bukan soal agama tapi bisa saja soal masyarakat adat dan lainnya,” tuturnya.
Selanjutnya Ahmad Thohir swlaku perwakilan dari Bawaslu RI menyampaikan bahwa aspek penting dari pengawasan partisipatif menuju Pemilu 2024 adalah Pemantau Pemilu harus aktif dalam semua tahapan.
“Pemantau Pemilu harus aktif dalam semua tahapan Pemilu karena hal tersebut merupakan aspek penting dari pengawasan partisipatif menuju Pemilu 2024 yang mewujudkan Kedaulatan Rakyat. Selain itu, keberadaan posko aduan hak pilih juga tidak boleh diabaikan,” tukasnya.
Ahmad Thohir juga menyampaikan bahwa Bawaslu RI menunggu proses lanjutan dalam kolaborasi bersama PP GMKI yaitu diskusi langsung antara Pemantau Pemilu PP GMKI dengan Bawaslu RI di kantor Bawaslu RI.
Diakhir dari diskusi, Lembaga Pemantau Pemilu PP GMKI dan juga Bawaslu RI melakukan perkenalan satu sama lain.Lembaga Pemantau Pemilu GMKI dan Bawaslu RI memiliki harapan yang sama agar diskusi tematik ini bukan diskusi yang terakhir namun diskusi yang akan dilakukan secara rutin.
