literasi.co.id, CIREBON – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bikers Journalist Indonesia (BJI) Cirebon menggelar audiensi dan silaturahmi bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cirebon, Senin (27/04/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam membangun kolaborasi serta memperkuat sinergitas antara insan pers dan pemerintah daerah.
Audiensi tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus membuka ruang kerja sama yang konstruktif antara DPP BJI dan Dishub Kabupaten Cirebon, khususnya dalam mendukung pembangunan daerah melalui peran media yang profesional dan berintegritas.
Ketua Umum DPP BJI, Arief Yolando, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen organisasi dalam menjalin kemitraan yang positif dengan pemerintah.
Ia menegaskan, BJI siap berperan aktif dalam mendukung program-program pemerintah, khususnya melalui fungsi jurnalistik.
“Ini merupakan salah satu bentuk nyata bahwa kami siap bermitra dengan pemerintah. Kami berharap kerja sama ini dapat meningkatkan profesionalisme dan solidaritas antar jurnalis, serta memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan Kabupaten Cirebon,” ujar Arief.
Arief juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada jajaran Dishub Kabupaten Cirebon yang telah menerima kunjungan audiensi dengan baik dan penuh keterbukaan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Dishub Kabupaten Cirebon yang telah menerima kami dengan hangat. Ini menjadi awal yang baik untuk menjalin kerja sama ke depan,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, Sidik Wibowo, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia mengapresiasi langkah DPP BJI dalam membangun komunikasi dan sinergi dengan pemerintah daerah.
“Kami mengapresiasi kegiatan ini dan berharap ke depan terjalin kerja sama yang baik antara DPP BJI dan Dishub Kabupaten Cirebon, khususnya dalam mendukung program-program perhubungan dan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Audiensi ini diharapkan menjadi fondasi awal dalam menciptakan kolaborasi yang berkelanjutan antara insan pers dan pemerintah, guna mendorong transparansi, informasi publik yang akurat, serta pembangunan daerah yang lebih baik.
(Dadang)
