literasi.co.id, JAKARTA – Nanik S. Deyang resmi tampil ke publik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Dadan Hindayana pada Kamis, 4 Juni 2026.
Pergantian pucuk pimpinan ini menjadi sorotan setelah sebelumnya Dadan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Nanik sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN sebelum akhirnya mendapat mandat langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa, 2 Juni 2026. Dalam perkenalan perdananya di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Nanik menegaskan latar belakang pendidikannya sebagai Sarjana Biologi.
“Saya Sarjana Biologi ya, saya ulang, bukan Sarjana Kehutanan, Sarjana Biologi,” ujar Nanik, Kamis (4/6/2026).
Dalam arah kebijakan awalnya, Nanik menekankan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola BGN yang saat ini mengelola program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia juga memperkenalkan dua wakil yang akan mendampinginya dalam menjalankan tugas.
Salah satunya adalah Agustina Arumsari, yang disebut memiliki pengalaman panjang di bidang pengawasan dan audit selama 34 tahun. Nanik menjelaskan bahwa Arumsari sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan akan diberi mandat khusus untuk memperketat pengawasan tata kelola serta keuangan negara di lingkungan BGN.
“Beliau akan mengawasi dengan super ketat tata kelola dan keuangan negara yang ada di BGN,” tegasnya.
Wakil lainnya adalah Mayjen TNI Trenggono, yang menurut Nanik sebelumnya menjabat di PT Agrinas Pangan Nusantara. Nanik menyebut Trenggono saat ini masih berstatus anggota TNI aktif, namun telah mengajukan proses pengunduran diri dari institusi militer.
“Proses pengunduran dirinya sudah dilakukan sejak kemarin,” kata Nanik.
Penunjukan unsur militer dalam struktur BGN juga menjadi perhatian publik. Menanggapi hal tersebut, Nanik menjelaskan bahwa keterlibatan Trenggono berkaitan dengan kebutuhan penguatan aspek teritorial dalam pelaksanaan program MBG, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Kenapa ada militer? Karena kami membutuhkan ahli teritorial untuk mendukung pelaksanaan program MBG di daerah 3T,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa program Makan Bergizi Gratis juga akan menyasar sekolah-sekolah serta ibu hamil di wilayah 3T dengan berbagai skema pelaksanaan yang diharapkan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dengan kepemimpinan baru ini, BGN diharapkan mampu memperkuat tata kelola sekaligus mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional di bidang pemenuhan gizi masyarakat.
(Redaksi) literasi.co.id
