Literasi.co.id, Cirebon, 27 Februari 2026 — Polemik berkepanjangan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bergulir di tengah masyarakat. Program ambisius Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan mencetak generasi anak bangsa sehat dan cerdas kini menghadapi sorotan tajam akibat berbagai temuan di lapangan.
Program yang digadang sebagai solusi pemenuhan gizi bagi siswa dan ibu hamil tersebut menuai pro dan kontra. Di satu sisi, MBG diapresiasi sebagai langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun di sisi lain, muncul dugaan praktik manipulasi anggaran oleh pengelola SPPG MBG di sejumlah daerah.
Paket 1 hari
Sejumlah laporan masyarakat dan pemantauan awak media menemukan adanya menu makanan yang dinilai tidak proporsional dengan tujuan pemenuhan gizi. Beberapa paket MBG dilaporkan berisi menu yang dianggap kurang layak sebagai makanan utama bagi anak sekolah, seperti ubi dan kacang ringan yang lebih menyerupai makanan camilan.
Selain itu, kualitas buah juga menjadi sorotan. Di beberapa temuan, buah yang dibagikan dilaporkan dalam kondisi kurang segar, bahkan terdapat paket yang hanya berisi tiga butir anggur atau jeruk yang sudah mulai membusuk, yang lebih ironisnya adanya temuan ulat hidup pada makanan. Minuman susu yang disertakan pun dipersoalkan karena disebut hanya berupa minuman rasa susu dengan kandungan susu sekitar 9–10 persen, sementara sisanya didominasi air dan gula.
Paket 3 hari
Lebih mengkhawatirkan, di beberapa wilayah dilaporkan terjadi kasus dugaan keracunan makanan yang dikaitkan dengan konsumsi paket MBG oleh siswa. Temuan-temuan ini memperkuat desakan publik agar pengawasan program diperketat.
Secara anggaran, pemerintah telah menetapkan harga acuan sebesar Rp10.000 per porsi untuk siswa dan ibu hamil. Namun dalam praktik di lapangan, terutama selama bulan Ramadhan, ditemukan paket distribusi untuk satu hingga tiga hari yang dinilai tidak memenuhi kecukupan gizi. Bahkan, estimasi nilai riil beberapa paket disebut hanya berada di kisaran Rp6.000 hingga Rp7.000 per porsi.
Besarnya anggaran negara yang digelontorkan untuk program MBG, yang bersumber dari pajak rakyat, membuat berbagai elemen masyarakat meningkatkan pengawasan. Isu yang paling mengemuka adalah dugaan “korupsi halus” yang dinilai belum diimbangi audit dan kontrol negara secara optimal.
Kalangan pers, aktivis, dan masyarakat sipil kini mengambil peran sebagai kontrol sosial dengan melakukan pemantauan intensif terhadap pelaksanaan program di daerah. Mereka menilai transparansi menjadi kunci untuk meredam kecurigaan publik.
Sejumlah usulan perbaikan pun mulai mengemuka. Masyarakat mendorong agar setiap paket MBG ke depan mencantumkan:
• Nama menu secara jelas
• Nilai kecukupan gizi
• Rincian harga per item menu
Langkah transparansi tersebut dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan program MBG benar-benar mencapai tujuan utamanya.
Paket 3 hari
Program MBG sendiri telah berjalan dan menyasar jutaan penerima manfaat. Karena itu, berbagai pihak menekankan bahwa peningkatan kualitas menu, pengawasan ketat, serta keterbukaan anggaran menjadi pekerjaan rumah mendesak agar program strategis nasional ini tidak kehilangan legitimasi di mata masyarakat.
NIKO • LITERASI.CO.ID
