SEJAK ZAMAN KOLONIAL BADAK JAWA SUDAH DILINDUNGI, KINI WACANA PEMINDAHAN KE ALAS PURWO MENUAI PENOLAKAN

Musyawarah1045 Dilihat

Literasi.co.id, BANTEN – Sejarah perlindungan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) ternyata telah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, pemerintah saat itu sudah menerbitkan aturan perlindungan terhadap satwa liar, termasuk Badak Jawa, sebagai respons atas meningkatnya ancaman perburuan dan eksploitasi kekayaan alam.

Berdasarkan catatan sejarah konservasi yang diterbitkan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), pemerintah Hindia Belanda menerbitkan aturan perlindungan beberapa jenis mamalia dan burung liar melalui Staatsblad 1909 Nomor 497. Ketentuan tersebut menjadi salah satu tonggak awal kebijakan perlindungan satwa liar di wilayah Hindia Belanda.

Perlindungan kawasan Ujung Kulon kemudian semakin diperkuat. Pada 16 November 1921, melalui Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 60, Semenanjung Ujung Kulon dan Pulau Panaitan ditetapkan sebagai kawasan monumen alam atau Natuurmonument.

Selanjutnya, pada 24 Juni 1937, status kawasan tersebut ditingkatkan menjadi suaka margasatwa atau Wildreservaat melalui Keputusan Nomor 17 Tahun 1937.

Rangkaian kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa Ujung Kulon sejak lama dipandang sebagai kawasan yang memiliki nilai ekologis penting dan membutuhkan perlindungan khusus.

Namun, perjalanan konservasi Badak Jawa tidak berlangsung tanpa ancaman. Perburuan liar, kerusakan habitat, serta keterbatasan pengawasan menjadi persoalan yang terus membayangi keberlangsungan spesies tersebut.

Kini, setelah lebih dari satu abad sejak aturan perlindungan pertama diterbitkan, Badak Jawa kembali berada di tengah perdebatan besar mengenai masa depan habitatnya.

Perhatian publik kembali tertuju pada Badak Jawa setelah muncul wacana pemindahan sebagian populasinya dari Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.

Gagasan tersebut mencuat setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan pertimbangan pemindahan dalam agenda media briefing Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, pada 12 November 2026.

Pertimbangannya berkaitan dengan potensi ancaman bencana alam, terutama tsunami akibat aktivitas tektonik maupun vulkanik di kawasan Selat Sunda, termasuk risiko aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Secara prinsip, gagasan menghadirkan habitat kedua bagi Badak Jawa dapat dipahami sebagai upaya mengurangi risiko kepunahan apabila terjadi bencana besar di habitat aslinya.

Namun, persoalan tidak sesederhana memindahkan satwa dari satu kawasan hutan ke kawasan lainnya. Badak Jawa memiliki kebutuhan ekologis khusus, mulai dari ketersediaan pakan alami, sumber air, kubangan lumpur, kelembapan lingkungan, ruang jelajah, hingga kondisi keamanan habitat.

Karena itu, kelayakan Alas Purwo sebagai habitat baru harus dibuktikan melalui penelitian ilmiah yang menyeluruh, bukan sekadar asumsi bahwa kawasan hutan yang luas otomatis cocok untuk kehidupan Badak Jawa.

Wacana tersebut langsung memunculkan keberatan dari sejumlah elemen masyarakat dan pemangku kepentingan.

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Banten menyatakan penolakan terhadap pemindahan Badak Jawa apabila kebijakan tersebut dilakukan tanpa kajian ilmiah mendalam dan keterlibatan masyarakat setempat.

GMNI menilai pemerintah seharusnya lebih dahulu memperkuat pengamanan dan mitigasi bencana di habitat asli Ujung Kulon daripada menjadikan pemindahan sebagai jalan pintas menghadapi ancaman alam.

Penolakan juga datang dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, menyampaikan keberatan apabila Badak Jawa yang menjadi identitas dan kebanggaan daerah tersebut dipindahkan keluar dari habitatnya.

Sikap keberatan turut disampaikan Gubernur Banten Andra Soni serta Kesultanan Banten. Bahkan, Kesultanan Banten telah menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menyuarakan penolakan terhadap wacana tersebut.

Di sisi lain, penolakan juga muncul dari masyarakat Banyuwangi. Raden Bomba Sugiarto, seorang praktisi hukum asal Banyuwangi, melayangkan somasi terbuka kepada Balai Taman Nasional Alas Purwo pada 16 November 2026.

Keberatan tersebut antara lain mempertanyakan dasar kewenangan, kajian ilmiah, kesiapan ekosistem, serta potensi kepentingan lain yang dapat menyertai rencana translokasi.

Sementara itu, Abdul Fatah Hasan, pelaku spiritual Alas Purwo, juga menyatakan ketidaksetujuannya. Ia menyoroti tingginya aktivitas manusia di kawasan tersebut, baik untuk kegiatan wisata alam maupun ritual keagamaan dan spiritual.

Penolakan dari berbagai pihak ini menunjukkan bahwa persoalan pemindahan Badak Jawa bukan hanya menyangkut aspek teknis konservasi, melainkan juga menyentuh kepentingan ekologis, sosial, budaya, dan tata kelola kawasan.

Perdebatan semakin menguat setelah Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. drh. Raden Wisnu Nurcahyo, menyampaikan penilaian kritis terhadap kelayakan translokasi ke Alas Purwo.

Dalam pemberitaan UGM pada 20 November 2026, ia menilai rencana tersebut belum layak direalisasikan karena memiliki risiko ekologis dan medis yang tinggi.

Ujung Kulon selama ini telah menjadi habitat yang terbukti mendukung kehidupan Badak Jawa, dengan ketersediaan tumbuhan bawah sebagai pakan, sumber air, serta kubangan lumpur yang dibutuhkan untuk menjaga suhu tubuh dan kelembapan kulit.

Pemindahan ke kawasan dengan karakteristik lingkungan berbeda berpotensi menimbulkan persoalan adaptasi, kesehatan, hingga keberhasilan perkembangbiakan.

Hal tersebut menjadi peringatan bahwa kebijakan konservasi tidak boleh hanya didasarkan pada kekhawatiran terhadap satu jenis ancaman, tetapi juga harus memperhitungkan risiko baru yang mungkin timbul akibat pemindahan satwa.

Di tengah polemik yang berkembang, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pelestarian Badak Jawa tetap menjadi prioritas.

Dalam siaran pers Nomor SP.745/HKLN/11/2026 tertanggal 19 November 2026, Kementerian Kehutanan menyatakan belum ada keputusan maupun dokumen rencana teknis pemindahan satwa.

Penjajakan masih membutuhkan pendalaman ilmiah, termasuk mengenai penentuan lokasi, jumlah individu, metode pemindahan, dan waktu pelaksanaan.

Badan Komunikasi Pemerintah RI pada 17 November 2026 juga menegaskan bahwa pemindahan tidak akan dilakukan sebelum terdapat kajian ilmiah lengkap yang membuktikan kesiapan Alas Purwo sebagai habitat baru.

Artinya, hingga saat ini wacana tersebut belum menjadi keputusan operasional pemerintah.

Persoalan utama yang harus dijawab pemerintah adalah apakah pemindahan benar-benar menjadi solusi terbaik bagi kelangsungan hidup Badak Jawa atau justru berpotensi menghadirkan risiko baru.

Jika ancaman bencana menjadi alasan utama, maka penguatan sistem mitigasi bencana, pemantauan aktivitas vulkanik, peningkatan patroli, perlindungan habitat, dan penyusunan rencana penyelamatan satwa di Ujung Kulon juga harus menjadi prioritas.

Di sisi lain, apabila Alas Purwo dipertimbangkan sebagai habitat kedua, pemerintah wajib membuka hasil kajian ekologisnya kepada publik, termasuk kemampuan kawasan menyediakan pakan sepanjang tahun, air, kubangan, ruang jelajah, serta jaminan keamanan dari gangguan manusia.

Jangan sampai kebijakan yang mengatasnamakan penyelamatan justru menimbulkan persoalan konservasi baru yang dampaknya sulit dipulihkan.

Sejarah mencatat, sejak zaman kolonial Belanda, perlindungan Badak Jawa telah menjadi perhatian melalui regulasi tahun 1909, penetapan kawasan Ujung Kulon pada 1921, hingga penguatan status suaka margasatwa pada 1937.

Lebih dari satu abad kemudian, tanggung jawab tersebut kini berada di tangan pemerintah Indonesia.

Maka, yang dibutuhkan bukan sekadar wacana pemindahan, melainkan kebijakan konservasi yang transparan, terukur, berbasis ilmu pengetahuan, dan mengutamakan keselamatan satwa.

Badak Jawa bukan sekadar aset daerah ataupun simbol kebanggaan nasional. Keberadaannya merupakan bagian penting dari warisan keanekaragaman hayati dunia yang wajib dijaga. Jangan sampai sejarah panjang perlindungan yang telah dibangun selama lebih dari satu abad justru berhadapan dengan keputusan yang belum sepenuhnya teruji secara ilmiah.

Sumber referensi: Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian Kehutanan, Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Kementerian Kehutanan, Badan Komunikasi Pemerintah RI, Universitas Gadjah Mada, ANTARA, serta sejumlah pemberitaan mengenai polemik translokasi Badak Jawa.

RED