Literasi.co.id, Cirebon, 25 Maret 2026 — Presiden Prabowo Subianto menargetkan percepatan renovasi 70 ribu sekolah di seluruh Indonesia pada tahun 2026, sebagai bagian dari agenda besar reformasi pendidikan nasional. Kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tengah menggenjot perbaikan infrastruktur pendidikan yang selama ini dinilai masih timpang, terutama di daerah-daerah dengan kondisi bangunan sekolah yang memprihatinkan.
Lonjakan target tersebut cukup signifikan jika dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang berada di kisaran 17 ribu sekolah. Pemerintah bahkan memasang target jangka menengah hingga 300 ribu sekolah direnovasi dalam lima tahun ke depan, mencakup berbagai jenjang pendidikan, dari sekolah dasar hingga menengah, dengan prioritas pada wilayah yang mengalami kerusakan berat dan keterbatasan sarana belajar.
Namun di tengah ambisi besar tersebut, muncul dorongan kuat agar pemerintah tidak hanya fokus pada kuantitas, melainkan juga memastikan kualitas hasil pembangunan. Sejumlah kalangan menilai, percepatan proyek berskala nasional seperti ini harus diimbangi dengan pembentukan tim audit independen dan pengawas teknis yang bekerja secara ketat di lapangan, guna mencegah potensi penyimpangan anggaran serta memastikan standar mutu konstruksi tetap terjaga.
Sorotan ini bukan tanpa alasan. Di wilayah Kota Cirebon, misalnya, sempat muncul temuan terkait program revitalisasi atau swakelola sekolah yang berjalan sejak tahun 2025. Dalam pelaksanaannya, terdapat dugaan praktik manipulatif pada pengadaan bahan material yang berdampak langsung pada penurunan kualitas bangunan. Temuan tersebut menjadi alarm penting bahwa proyek pembangunan pendidikan rentan terhadap penyimpangan jika tidak diawasi secara sistematis dan transparan.
Program renovasi sekolah ini sendiri tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan pada transformasi sistem pembelajaran berbasis teknologi. Pemerintah mulai mendorong digitalisasi melalui distribusi perangkat pembelajaran interaktif serta penguatan sistem pengajaran jarak jauh, guna mengatasi kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah, termasuk di wilayah terpencil dan tertinggal.
Dalam konteks ini, penguatan sistem pengawasan menjadi krusial. Audit yang dilakukan tidak hanya sebatas administratif, tetapi juga harus menyentuh aspek teknis di lapangan, mulai dari spesifikasi material, proses pengerjaan, hingga hasil akhir bangunan. Tanpa kontrol yang kuat, percepatan pembangunan justru berpotensi membuka celah baru bagi praktik penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
Publik menaruh harapan besar agar program ambisius ini benar-benar dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah diharapkan mampu membuktikan bahwa percepatan renovasi sekolah bukan sekadar proyek besar di atas kertas, melainkan langkah nyata membangun fondasi pendidikan yang kokoh, berkualitas, dan bebas dari praktik manipulatif oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
NIKO • LITERASI. CO. ID
