Warga Kepung Kantor Desa Kalimanggis, Kuwu Wahidi Dipaksa Mundur di Tengah Tudingan Dana Desa Tak Transparan

Peristiwa762 Dilihat

literasi.co.id, KUNINGAN — Kantor Desa Kalimanggis Kulon berubah jadi titik ledak kemarahan warga, Senin (20/4/2026). Ratusan orang turun ke jalan, mengepung kantor desa dan menuntut satu hal tanpa kompromi: Kuwu Wahidi harus angkat kaki dari jabatannya.

Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Ini adalah akumulasi kekecewaan panjang yang selama ini tertahan. Warga menilai kepemimpinan Wahidi sudah melewati batas—mulai dari dugaan pengelolaan dana desa yang tak transparan hingga janji-janji yang tak pernah ditepati.

“Ini bukan lagi soal suka atau tidak suka. Ini soal kepercayaan yang sudah habis,” ujar salah satu warga di lokasi aksi.

Sorotan paling tajam mengarah pada pengelolaan Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Warga menilai tidak ada kejelasan soal aliran anggaran, program, hingga hasil yang dirasakan masyarakat. Keterbukaan yang dijanjikan tak pernah benar-benar hadir.

Tak hanya itu, Wahidi juga dituding ingkar terhadap komitmen untuk mundur yang sebelumnya sempat disampaikan. Alih-alih menenangkan situasi, sikap tersebut justru memperkeruh keadaan dan memicu gelombang protes yang lebih besar.

Dalam tekanan massa, tuntutan warga disampaikan tanpa basa-basi:

Kuwu Wahidi harus mundur total, bukan sekadar “cuti” atau mundur sementara

Pemerintah desa harus dibersihkan dari praktik yang tidak transparan

Audit menyeluruh terhadap penggunaan dana desa wajib dilakukan

Situasi di lapangan sempat memanas, namun tetap terkendali dengan pengamanan dari aparat kepolisian, TNI, dan Satpol PP.

Di tengah tekanan yang terus menguat, pemerintah daerah akhirnya mengambil sikap. Wahidi dipastikan tidak lagi menjalankan aktivitas sebagai kepala desa. Proses administrasi pemberhentian kini tengah berjalan, sementara roda pemerintahan akan dipegang sementara oleh perangkat desa sambil menunggu penunjukan pelaksana tugas (Plt).

Peristiwa ini menjadi sinyal keras bahwa warga desa tidak lagi bisa dipinggirkan dalam urusan tata kelola pemerintahan. Ketika transparansi diabaikan, konsekuensinya bukan sekadar kritik—melainkan perlawanan terbuka.

Kasus Kalimanggis Kulon juga membuka pertanyaan yang lebih besar: berapa banyak desa lain yang menyimpan masalah serupa, namun belum meledak ke permukaan?

Untuk saat ini, satu hal jelas, ursi Kuwu Wahidi runtuh bukan karena waktu, tapi karena tekanan rakyatnya sendiri.

– MOMON –