Oleh: Niko Andri Lesmana
Tragedi meninggalnya seorang anak SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang mengakhiri hidupnya hanya karena tak diberi uang membeli buku dan pulpen — seharusnya menjadi tamparan memerah bagi seluruh pemangku pendidikan di Indonesia. Bukan hanya soal kemiskinan ekstrem yang menghimpit keluarga korban, tetapi juga tentang bagaimana sistem pendidikan kita masih menagih uang, bahkan dari mereka yang tak punya apa-apa.
Ironi ini semakin terasa ketika kita menengok ke Jawa Barat, khususnya Cirebon dan sekitarnya. Di wilayah yang jauh lebih berkembang, dengan fasilitas lebih lengkap, praktik-praktik pungutan masih saja hidup seperti lingkaran setan yang tak pernah diputus.
LKS: Larangan yang Tak Pernah Benar-Benar Diberlakukan
Meski Pemprov Jawa Barat dan Dinas Pendidikan telah melarang total penjualan LKS, sekolah-sekolah tertentu masih melakukannya secara terselubung, sistematis, dan penuh akal-akalan.
• Orang tua tahu.
• Guru tahu.
• Kepala sekolah tahu.
Namun semua diam.
Para orang tua memilih bungkam. Bukan karena setuju, tetapi karena takut. Takut anaknya diberi label “nakal”, “resek”, atau “tak kooperatif”, takut anaknya diperlakukan berbeda, takut nilai akademiknya terganggu. Di sinilah kekuasaan pendidikan berubah menjadi tekanan psikis yang halus tapi mematikan.
Di banyak sekolah, pungutan lain hadir dengan wajah manis:
• Kegiatan renang,
• Biaya Study tour ratusan ribu – jutaan
• Sumbangan sukarela namun wajib
Administrasi beragam yang “kalau tidak bayar, tidak bisa ikut program sekolah”.
Untuk sebagian orang tua, angka-angka itu mungkin kecil.
Namun bagi keluarga yang hidup pas-pasan, jumlah tersebut adalah jurang yang memisahkan antara bisa makan atau tidak hari itu.
Ini pula yang dirasakan keluarga bocah SD di NTT. Untuk membeli pulpen dan buku seharga tak sampai Rp 10.000, ibunya tak punya uang sama sekali. Dan dunia anak itu runtuh. Runtuh hanya karena pendidikan menuntut biaya yang tak mampu ditembus sebuah keluarga miskin.
Cermin yang Pecah: Indonesia Sedang Gagal Memahami Beban Mental Anak
Yang perlu disadari para pihak sekolah adalah ini:
Tidak semua orang tua siswa memiliki kemampuan finansial. Tidak semua anak sanggup menanggung malu karena tidak bisa membayar seperti teman-temannya.
Anak-anak tidak hanya memikul buku pelajaran, tetapi juga beban mental:
Merasa minder, merasa berbeda, merasa tidak mampu, merasa tidak pantas sekolah karena orang tuanya tak mampu.
Tragedi anak SD yang bunuh diri di NTT bukan sekadar peristiwa lokal. Itu adalah peringatan nasional, bahwa beban pendidikan, sekecil apapun bentuk pungutannya, bisa menjadi batu terakhir yang menghantam mental seorang anak.
Saatnya Sekolah Berhenti Membebani Anak dengan Harga Diri
Pihak sekolah perlu kembali ke esensi:
• Sekolah bukan pasar.
• Anak bukan konsumen.
• Pendidikan bukan barang dagangan.
Bila pungutan terus diberlakukan dengan berbagai trik, bila larangan dijalankan setengah hati, bila sekolah masih menganggap semua orang tua “mampu”, maka kasus seperti di NTT hanya menunggu waktu untuk terjadi di tempat lain.
Betapa memilukannya bila suatu hari nanti kita membaca berita:
“Seorang anak di Jawa Barat memilih mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membayar study tour.”
Atau: “Seorang siswa merasa malu, direndahkan, dan akhirnya putus asa hanya karena tidak membeli LKS.”
Jangan tunggu tragedi berikutnya.
Jangan tunggu sampai anak-anak kehilangan masa kecilnya demi menanggung harga pendidikan yang seharusnya gratis.
Tragedi di NTT adalah cermin retak di wajah pendidikan Indonesia.
Cirebon dan daerah lain di Jawa Barat seharusnya menjadikannya pelajaran keras bahwa pungutan, sekecil apapun, dapat menjadi badai besar dalam hidup keluarga miskin.
Pendidikan seharusnya mengangkat, bukan membebani.
Seharusnya membantu, bukan membuat malu.
Seharusnya menyelamatkan, bukan mengirim anak ke jurang keputusasaan.
LITERASI.CO.ID
