literasi.co.id, CIREBON, Juni 2026 – Gelombang kritik terhadap kebijakan pemerintah kembali menguat. Kali ini, sejumlah elemen mahasiswa turun ke jalan dengan membawa tuntutan yang cukup tajam: menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai menyedot anggaran negara dalam jumlah besar di tengah berbagai persoalan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat.
Aksi tersebut memunculkan pertanyaan besar yang kini menjadi perbincangan publik: mampukah pemerintah menjawab substansi kritik mahasiswa, atau justru memilih mempertahankan program tanpa evaluasi menyeluruh?
Bagi para mahasiswa, persoalan utama bukan sekadar ada atau tidaknya program MBG dan KDMP. Yang dipersoalkan adalah skala anggaran yang sangat besar, efektivitas pelaksanaan, transparansi penggunaan dana negara, serta potensi penyimpangan yang dapat terjadi jika pengawasan tidak dilakukan secara ketat.
Di tengah harga kebutuhan pokok yang masih fluktuatif, lapangan pekerjaan yang belum sepenuhnya pulih, serta berbagai persoalan kesejahteraan masyarakat yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah, mahasiswa menilai negara harus lebih berhati-hati dalam menentukan prioritas belanja publik.
Program MBG yang digadang-gadang sebagai investasi sumber daya manusia dan upaya menekan angka stunting memang memiliki tujuan yang mulia. Demikian pula KDMP yang diklaim menjadi instrumen penguatan ekonomi desa. Namun kritik yang muncul mempertanyakan apakah kedua program tersebut telah memiliki fondasi tata kelola yang cukup kuat untuk menjamin manfaatnya benar-benar sampai kepada rakyat.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan tidak akan menghentikan kedua program tersebut. Pemerintah beralasan bahwa MBG dan KDMP merupakan bagian dari agenda strategis nasional yang telah dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Yang akan dilakukan, menurut pemerintah, adalah evaluasi dan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan agar lebih efektif dan akuntabel.
Namun bagi sebagian kalangan, jawaban tersebut belum sepenuhnya menjawab kegelisahan publik. Kritik yang berkembang tidak hanya menyangkut pelaksanaan teknis, tetapi juga menyentuh aspek prioritas kebijakan dan penggunaan anggaran negara di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.
Pengamat menilai pemerintah kini menghadapi ujian penting. Menolak tuntutan mahasiswa memang merupakan hak pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Namun mengabaikan substansi kritik yang disampaikan berpotensi memperlebar jarak antara pengambil kebijakan dan aspirasi masyarakat.
Karena itu, yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar mempertahankan program atau menolak tuntutan demonstran. Yang lebih penting adalah membuka ruang transparansi, mempublikasikan capaian program secara terbuka, memperkuat pengawasan independen, serta memastikan setiap rupiah uang rakyat benar-benar menghasilkan manfaat yang terukur.
Pada akhirnya, perdebatan mengenai KDMP dan MBG bukan sekadar soal setuju atau menolak. Ini adalah ujian besar mengenai bagaimana negara mengelola anggaran publik, menjawab kritik secara demokratis, dan membuktikan bahwa program-program besar yang dibiayai uang rakyat benar-benar berpihak kepada rakyat.
Jika pemerintah yakin program ini tepat, maka jawabannya bukan membungkam kritik, melainkan membuktikannya dengan hasil nyata, transparansi penuh, dan akuntabilitas yang tidak dapat dibantah.
– RED –
