Literasi.co.id, JAKARTA — Wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi Pertalite kembali menyita perhatian publik. Pemerintah tengah mengkaji skema agar subsidi energi benar-benar dinikmati masyarakat yang membutuhkan, termasuk kemungkinan membatasi akses kelompok masyarakat yang masuk desil 9 dan 10, yakni kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah menemukan masih adanya masyarakat dari kelompok ekonomi atas yang menikmati subsidi Pertalite. Karena itu, pemerintah bersama kementerian terkait tengah membahas mekanisme pembatasan tersebut.
Isu kemudian berkembang dengan munculnya angka Rp6,5 juta sebagai salah satu angka penghasilan yang dikaitkan dengan kelompok masyarakat yang berpotensi terdampak. Namun, penting ditegaskan, belum ada ketentuan resmi yang menyatakan setiap warga bergaji di atas Rp6,5 juta otomatis dilarang membeli Pertalite.
Artinya, publik jangan buru-buru menerjemahkan isu tersebut sebagai “gaji Rp6,5 juta langsung kehilangan hak membeli Pertalite.” Fokus kebijakan yang sedang dikaji pemerintah adalah ketepatan sasaran subsidi berdasarkan kondisi sosial-ekonomi, termasuk pemetaan melalui sistem desil.
SUBSIDI UNTUK YANG BERHAK, BUKAN UNTUK YANG MAMPU?
Pemerintah memiliki alasan kuat untuk mengevaluasi kembali distribusi subsidi. Data dan kajian sebelumnya menunjukkan subsidi BBM masih banyak dinikmati kelompok masyarakat berpenghasilan menengah hingga atas. Bahkan, kajian INDEF berdasarkan data Susenas menunjukkan kelompok desil 5–10 menerima porsi besar subsidi dan kompensasi energi.
Dalam perkembangan terbaru, kelompok desil 9 dan 10 menjadi sasaran utama wacana pembatasan Pertalite. Pemerintah ingin memastikan anggaran subsidi yang nilainya sangat besar tidak justru lebih banyak dinikmati kelompok yang secara ekonomi dinilai mampu.
Namun, persoalannya tidak sesederhana memisahkan masyarakat berdasarkan nominal gaji.
Bagaimana jika seseorang bergaji Rp7 juta tetapi menanggung banyak anggota keluarga? Bagaimana jika penghasilan besar di atas kertas tidak sebanding dengan biaya hidup, cicilan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya?
Di sinilah akurasi data menjadi titik krusial.
JANGAN SAMPAI “ORANG KAYA” DI ATAS KERTAS, TAPI KEHIDUPAN NYATA BERBEDA
Rencana pembatasan berbasis desil juga berpotensi menimbulkan persoalan apabila data sosial-ekonomi yang digunakan tidak menggambarkan kondisi masyarakat secara aktual.
Perbincangan publik mengenai desil bahkan menunjukkan adanya warga yang mengaku memperoleh status desil tinggi meskipun merasa kondisi ekonominya tidak tergolong kaya. Karena itu, integrasi dan pembaruan data menjadi salah satu tantangan penting sebelum kebijakan diterapkan.
Dengan demikian, pemerintah dituntut tidak sekadar membuat kebijakan “si kaya tidak boleh Pertalite”, tetapi memastikan siapa sebenarnya yang masuk kategori mampu.
PERTAMINA MASIH MENUNGGU ARAHAN
Rencana pembatasan tersebut juga belum dapat dianggap sebagai aturan final yang langsung berlaku di seluruh SPBU. PT Pertamina Patra Niaga disebut masih menunggu arahan dan kebijakan pemerintah mengenai mekanisme pembatasan Pertalite bagi kelompok masyarakat tertentu.
Karena itu, masyarakat dengan penghasilan di atas Rp6,5 juta belum otomatis dilarang membeli Pertalite hanya berdasarkan angka penghasilan tersebut.
Yang sedang menjadi perhatian adalah kemungkinan penggunaan data desil 9 dan 10 sebagai dasar untuk memperketat akses terhadap subsidi.
PERTANYAAN BESARNYA: SUBSIDI TEPAT SASARAN ATAU SEKADAR MEMPERSEMPIT AKSES?
Pemerintah tentu memiliki alasan untuk memastikan subsidi tidak bocor kepada kelompok yang mampu. Tetapi kebijakan tersebut harus dibangun di atas data yang akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, jangan sampai atas nama “subsidi tepat sasaran”, masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan justru ikut terpukul.
Publik kini menunggu jawaban pemerintah: apakah angka Rp6,5 juta benar-benar akan menjadi batas penghasilan, atau hanya bagian dari narasi yang berkembang sementara kebijakan sesungguhnya menggunakan klasifikasi desil?
Satu hal yang jelas, Pertalite masih tetap menjadi BBM subsidi dan rencana pembatasan terhadap desil 9–10 masih berada dalam tahap pengkajian.
Jadi, kabar “gaji di atas Rp6,5 juta pasti tidak boleh membeli Pertalite” belum dapat disebut sebagai aturan resmi.
Yang sudah jelas adalah: pemerintah sedang mengincar subsidi agar tidak lagi dinikmati kelompok yang dianggap mampu. Dan kali ini, desil 9–10 berada tepat di garis bidik.
RED
