Literasi.co.id, Kota Cirebon, 27 Maret 2026 — Kondisi jalan rusak yang semakin parah di Jalan Kalilunyu RT 04 RW 04, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, akhirnya memaksa warga turun tangan sendiri. Pada Jumat (27/3/2026), masyarakat setempat melakukan kerja bakti menutup lubang-lubang jalan menggunakan material urugan hasil swadaya warga serta sumbangan sukarela dari pihak DLH – TPA Kopi Luhur Kota Cirebon secara perorangan, tanpa mengatasnamakan instansi.
Aksi gotong royong ini sebagai bentuk kepedulian sosial warga di tengah minimnya perhatian terhadap infrastruktur jalan yang sudah lama rusak. Perbaikan yang dilakukan memang bersifat sementara, namun setidaknya mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan yang setiap hari melintas di kawasan tersebut.
Warga mengungkapkan, kerusakan jalan Kalilunyu bukan persoalan baru. Kondisi berlubang dan tidak rata telah berulang kali menyebabkan kecelakaan, terutama pengendara sepeda motor yang terjatuh. Bahkan, sejumlah kendaraan roda empat dilaporkan mengalami kerusakan serius hingga patah as roda akibat menghantam lubang jalan.
Di tengah kondisi tersebut, kekecewaan warga terhadap para wakil rakyat di DPRD Kota Cirebon Dapil 3 semakin memuncak. Bahkan warga sengaja tak memberitahu sebelumnya dengan adanya kegiatan ini kepada para anggota Legislatif di dapil nya, karena warga mengharapkan, mereka sebagai wakil rakyat, selalu turun ke lapangan melihat kondisi masyarakat, yang tak hanya soal jalan rusak saja. Ironisnya, salah satu anggota dewan, Een Rusmiati, yang diketahui berdomisili di kawasan tersebut, tidak tampak di lokasi saat kegiatan perbaikan jalan berlangsung.
Warga pun mendesak para anggota DPRD Kota Cirebon dari Dapil 3, yakni Een Rusmiati, Anita Tri Handayani, Harry Saputra Gani, Erry Yudistira Ramadhan, Tresnawaty, dan Umar Stanis Klau, untuk turun langsung ke lapangan. Mereka diharapkan hadir, berdialog, serta membantu, menunjukkan kepedulian nyata sebagai representasi rakyat yang telah memberikan mandat.
Masyarakat berharap, langkah swadaya ini menjadi pengingat keras bagi pemerintah daerah dan para legislator agar segera mengambil tindakan nyata dan berkelanjutan. Infrastruktur jalan yang layak bukan sekadar kebutuhan, melainkan hak dasar warga yang selama ini terabaikan.
NIKO • LITERASI.CO.ID
