Literasi.co.id, CIREBON 19 Agustus 2026 – Dugaan perundungan yang disebut berujung pada kekerasan fisik terhadap seorang siswa kelas 3B SD Santa Maria Kota Cirebon memasuki babak yang mengundang sejumlah pertanyaan serius.
Siswa berinisial AZ mengaku mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh empat teman sekelasnya. Kepada orang tua, AZ disebut menceritakan bahwa dirinya dikeroyok hingga mengalami sejumlah keluhan fisik dan trauma.
Menurut pengakuan AZ, dirinya mengalami tendangan pada bagian kemaluan hingga merasakan sakit, termasuk ketika buang air kecil. Ia juga mengeluhkan bagian leher yang terasa sakit serta sakit kepala yang disebut berkaitan dengan benturan.
Persoalan tersebut tidak berhenti pada pengakuan anak.
Pada 16 Agustus 2026, orang tua AZ disebut membawa anaknya menjalani pemeriksaan kepada dokter spesialis. Dari pemeriksaan tersebut, dokter menyarankan pemeriksaan lanjutan menggunakan CT scan guna mengetahui lebih jauh penyebab keluhan yang dialami sekaligus menentukan langkah penanganan berikutnya.
Di sisi lain, pihak sekolah memiliki versi berbeda.
Sekolah Panggil Empat Siswa, Tetapi Menyatakan Tidak Ada Bullying
Saat dikonfirmasi, guru BP menyampaikan bahwa pihak sekolah telah memanggil empat siswa yang diduga berkaitan dengan persoalan tersebut.
Pemanggilan itu seharusnya menjadi bagian dari upaya mencari fakta.
Namun, berdasarkan keterangan guru BP, pihak sekolah menyatakan bahwa tidak pernah terjadi bullying atau perundungan.
Pernyataan tersebut tentu menjadi hak pihak sekolah untuk disampaikan. Tetapi justru di sinilah pertanyaan investigatif muncul.
Jika sekolah menyatakan tidak terjadi perundungan, bagaimana proses untuk sampai pada kesimpulan tersebut dilakukan?
Apakah hanya berdasarkan keterangan empat siswa yang dipanggil?
Bagaimana dengan siswa-siswa lain yang berada di kelas 3B saat dugaan kejadian berlangsung?
Menurut keterangan AZ, terdapat sejumlah siswa lain di dalam kelas. Kesaksian mereka seharusnya dapat menjadi bahan penting untuk melakukan pencocokan informasi.
Sebab dalam perkara yang menyangkut anak-anak, pencarian fakta tidak semestinya berhenti pada satu atau dua versi keterangan.
Jika empat siswa sudah dimintai keterangan, mengapa saksi lain di kelas tidak turut digali keterangannya?
Pertanyaan tersebut penting agar kesimpulan yang diambil tidak terlalu cepat dan tidak menempatkan pengakuan korban sebagai sesuatu yang otomatis tidak berdasar.
CCTV 24 Juli 2026 Hilang, Justru Ini yang Menjadi Titik Pertanyaan
Persoalan semakin mengundang perhatian ketika masuk pada rekaman CCTV kelas 3B.
Orang tua AZ disebut telah meminta untuk melihat rekaman CCTV pada hari kejadian. Permintaan tersebut dilakukan bersama pihak sekolah karena dugaan peristiwa disebut terjadi di dalam ruang kelas.
Namun, rekaman CCTV pada 24 Juli 2026 justru disebut tidak tersedia.
Pihak sekolah sebelumnya menyampaikan bahwa CCTV memiliki kemampuan penyimpanan rekaman sekitar satu minggu.
Akan tetapi, ketika awak media melakukan klarifikasi, muncul keterangan lain. Pihak sekolah menyebut CCTV mengalami gangguan atau kerusakan, bahkan disebut terjadi error pada seluruh saluran CCTV di lingkungan SD Santa Maria.
Di sinilah persoalan menjadi semakin menarik untuk ditelusuri.
Sebab berdasarkan penelusuran terhadap bukti video rekaman CCTV yang tersedia, ditemukan adanya rekaman pada tanggal sebelum kejadian maupun setelahnya. Bahkan rekaman mulai 26 Juli 2026 disebut masih tersimpan.
Maka pertanyaan sederhananya:
Jika seluruh CCTV mengalami gangguan, mengapa rekaman pada tanggal lain masih tersedia?
Dan jika penyebabnya adalah kapasitas penyimpanan selama satu minggu, bagaimana mekanisme penghapusan rekaman tersebut bekerja?
Mengapa rekaman tanggal 24 Juli 2026 tidak tersedia, sementara rekaman pada tanggal lainnya masih dapat ditemukan?
Pertanyaan ini tentu belum dapat dijadikan kesimpulan bahwa telah terjadi penghilangan rekaman secara sengaja.
Namun, kejanggalan tersebut layak diperiksa secara teknis dan objektif.
Bukan Saatnya Saling Klaim, Saatnya Buka Data
Dalam kondisi seperti ini, perdebatan antara “ada bullying” dan “tidak ada bullying” justru berpotensi membuat fakta semakin kabur.
Yang dibutuhkan adalah pembuktian.
Jika sistem CCTV memang rusak, pemeriksaan teknis dapat menjelaskan kapan kerusakan terjadi, apa penyebabnya, saluran mana yang terdampak, bagaimana kondisi perangkat penyimpanan, serta apakah rekaman tanggal 24 Juli memang secara teknis sudah tertimpa atau hilang.
Jika alasannya keterbatasan kapasitas penyimpanan, maka konfigurasi sistem dan kapasitas media penyimpanan juga dapat diperiksa.
Karena itu, bila persoalan ini berlanjut ke ranah hukum, pemeriksaan oleh ahli yang kompeten dengan pendampingan aparat penegak hukum menjadi penting untuk memastikan fakta teknis tidak digantikan oleh asumsi.
CCTV adalah perangkat elektronik.
Ia tidak bisa memberikan kesaksian.
Tetapi sistemnya bisa diperiksa.
Anak Trauma, Sekolah Jangan Hanya Berhenti pada “Tidak Ada Bullying”
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kondisi AZ setelah dugaan kejadian tersebut.
Orang tua menyebut anak mengalami trauma, merasa tidak nyaman dan bahkan tidak ingin kembali bersekolah.
Terlebih, AZ disebut merupakan anak berkebutuhan khusus dengan kondisi thalassemia.
Dalam konteks pendidikan, kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian serius.
Sekalipun dugaan bullying belum terbukti, sekolah tetap perlu menjawab pertanyaan:
Mengapa seorang anak sampai merasa takut dan tidak nyaman kembali ke sekolah?
Apakah hanya karena konflik biasa?
Apakah ada persoalan lain di lingkungan kelas?
Atau memang ada tindakan tertentu yang belum terungkap secara utuh?
Semua pertanyaan tersebut membutuhkan pemeriksaan yang objektif.
Jangan sampai persoalan dianggap selesai hanya karena pihak sekolah menyatakan tidak terjadi bullying, sementara anak yang diduga menjadi korban justru mengalami trauma dan harus menjalani pemeriksaan medis lanjutan.
Empati Tidak Harus Menunggu Korban Terbukti
Hal yang juga patut dipertanyakan adalah sejauh mana pendekatan sekolah terhadap AZ dan keluarganya setelah persoalan tersebut mencuat.
Pihak sekolah tentu berhak mempertahankan hasil klarifikasi dan menyatakan tidak adanya bullying.
Namun, memberikan rasa aman kepada seorang siswa yang sedang mengalami ketakutan tidak otomatis berarti sekolah mengakui bahwa dirinya telah menjadi korban.
Empati bukan pengakuan bersalah.
Sekolah dapat tetap melakukan pendekatan kepada anak, memastikan kondisinya, memberikan jaminan keamanan dan membantu mengurangi trauma sambil proses pencarian fakta berlangsung.
Langkah sederhana seperti komunikasi dengan orang tua, pendekatan kepada siswa, serta memastikan lingkungan kelas tetap aman justru dapat menjadi bukti bahwa sekolah menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas.
Media Dorong Penelusuran Dibuka Secara Transparan
Awak media melakukan pengumpulan informasi dari kedua belah pihak sebelum persoalan ini dipublikasikan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keberimbangan dan memberikan ruang klarifikasi kepada pihak sekolah.
Namun, keberimbangan pemberitaan tidak berarti pertanyaan kritis harus dihentikan.
Justru karena persoalan ini menyangkut dunia pendidikan dan perlindungan anak, maka setiap dugaan kekerasan harus ditangani secara serius, objektif dan transparan.
Sekolah, orang tua, siswa, guru, serta pihak yang mengetahui kejadian perlu ditempatkan sebagai sumber informasi yang harus diuji keterangannya.
Bila dugaan pengeroyokan tidak terbukti, maka pemeriksaan yang transparan akan memberikan kepastian dan membersihkan pihak-pihak yang dituduh.
Sebaliknya, jika ditemukan bukti adanya kekerasan, maka persoalan tersebut tidak boleh disapu ke bawah karpet hanya demi menjaga citra lembaga pendidikan.
Dan satu hal yang hingga kini masih membutuhkan jawaban objektif adalah persoalan CCTV:
Mengapa rekaman pada 24 Juli 2026 tidak tersedia, sementara rekaman sebelum dan sesudah tanggal tersebut masih ditemukan?
Jawabannya tidak boleh berdasarkan dugaan.
Periksa perangkatnya. Telusuri sistemnya. Dengar seluruh saksinya. Periksa kondisi anaknya. Baru kemudian simpulkan faktanya.
Sebab ketika menyangkut keselamatan dan kenyamanan anak di lingkungan pendidikan, yang harus dilindungi bukan sekadar nama baik sekolah, tetapi hak anak untuk belajar tanpa rasa takut.
NIKO
