DI BALIK ANGKA KONFLIK KELUARGA: PERAN MEDIATOR NON HAKIM MENJADI GARIS DEPAN PENJAGA KETAHANAN SOSIAL
literasi.co.id – Cirebon, Di tengah meningkatnya kompleksitas persoalan keluarga di Indonesia—mulai dari perceraian, sengketa hak asuh anak, konflik ekonomi rumah tangga hingga renggangnya komunikasi antar pasangan—perhatian publik selama ini lebih banyak tertuju pada putusan pengadilan. Padahal, sebelum palu diketuk, ada ruang yang sering menentukan masa depan keluarga: mediasi.
Dalam sistem peradilan Indonesia, mediasi merupakan tahapan wajib dalam perkara perdata, termasuk perkara keluarga di lingkungan Peradilan Agama, dengan dasar hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediator hadir bukan untuk memutus, tetapi membuka ruang dialog dan mencari titik temu yang adil bagi para pihak.
Di tengah tantangan tersebut, peran Mediator Non Hakim dinilai semakin strategis. Kehadiran mediator dari unsur profesional non-yudisial dipandang memberi pendekatan yang lebih komunikatif, humanis, dan fokus pada pemulihan relasi sosial, khususnya dalam perkara keluarga. Berbagai praktik mediasi di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa keterlibatan mediator non hakim mampu membuka peluang perdamaian dan penyelesaian yang lebih konstruktif.
Salah satu suara yang menyoroti pentingnya penguatan fungsi mediasi datang dari Agus Salim, S.H.Pid., C.LP., C.MDF., C.FTAX, Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Sumber, Kabupaten Cirebon.
Menurut Agus Salim, konflik keluarga tidak boleh dipandang semata sebagai perkara hukum.
«“Ketika sebuah keluarga masuk ruang sidang, yang dipertaruhkan bukan hanya status hukum, tetapi masa depan anak, stabilitas psikologis, dan ketahanan sosial masyarakat. Karena itu mediasi harus ditempatkan sebagai ruang penyembuhan, bukan sekadar prosedur administratif.”»
Ia menilai masih terdapat persepsi bahwa mediasi hanyalah formalitas sebelum persidangan dilanjutkan. Padahal, dalam praktiknya, banyak persoalan rumah tangga yang sebenarnya lahir dari komunikasi yang terputus, bukan semata persoalan hukum.
«“Mediator Non Hakim hadir sebagai pihak netral yang membantu para pihak kembali mendengar satu sama lain. Tidak semua konflik harus berakhir dengan kemenangan salah satu pihak. Dalam perkara keluarga, kadang keberhasilan terbesar adalah tercapainya kesepahaman dan berkurangnya luka sosial.”»
Agus juga menegaskan bahwa isu keluarga saat ini telah menjadi isu nasional yang berdampak luas terhadap kualitas sumber daya manusia.
«“Kalau konflik keluarga terus meningkat tanpa ruang penyelesaian yang sehat, dampaknya bukan hanya pada individu, tetapi juga pada anak-anak dan struktur sosial bangsa. Mediasi harus dipandang sebagai investasi sosial untuk masa depan.”»
Di tengah dinamika masyarakat modern, penguatan kapasitas mediator non hakim dinilai menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Sejumlah kajian dan forum peradilan juga menyoroti bahwa mediator non hakim memiliki posisi penting dalam membantu penyelesaian sengketa dan mengurangi beban perkara di pengadilan.
Bagi Agus Salim, ukuran keberhasilan mediasi bukan semata perkara yang dicabut.
«“Keberhasilan mediasi adalah ketika para pihak keluar dengan martabat yang tetap terjaga, komunikasi yang kembali terbuka, dan keputusan yang lahir karena kesadaran, bukan karena tekanan.”»
Di tengah meningkatnya kebutuhan penyelesaian konflik yang lebih berkeadilan dan berorientasi pemulihan, profesi Mediator Non Hakim kini tidak lagi berada di pinggir sistem peradilan—melainkan mulai menjadi salah satu garda depan menjaga ketahanan keluarga Indonesia.
