literasi.co.id, Jakarta, 31 Juli 2026 – Pemerintah akhirnya merespons gelombang protes dari para mitra penyedia dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), meminta para pengusaha dan pengelola dapur MBG menghentikan aksi demonstrasi karena pemerintah telah menyiapkan skema penyelesaian terhadap lebih dari 13.000 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang hingga kini masih menunggu kepastian operasional.
Menurut Zulhas, penyelesaian akan dilakukan secara bertahap. Daerah dengan angka stunting tinggi dan kawasan 3T seperti Papua Pegunungan serta Nusa Tenggara Timur menjadi prioritas untuk diselesaikan dalam waktu satu bulan. Sementara sebagian besar dapur MBG di wilayah Jawa, Sumatra, dan daerah lainnya ditargetkan memperoleh kepastian dalam kurun waktu sekitar dua bulan.
Di sisi lain, pemerintah juga mengklaim tengah melakukan pembenahan besar-besaran terhadap tata kelola Program MBG. Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan akan mendukung penuh proses hukum terhadap dugaan penyimpangan, memperketat standar operasional seluruh dapur melalui sistem pengawasan digital, serta membuka portal transparansi agar masyarakat dapat memantau pelaksanaan program secara langsung.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memilih jalur penataan dan evaluasi dibanding menghentikan Program MBG. Kini, ribuan mitra penyedia dapur menanti realisasi janji pemerintah agar kepastian operasional tidak sekadar menjadi wacana, melainkan benar-benar diwujudkan sesuai tenggat waktu yang telah disampaikan.
RED
