Literasi.co.id, Jakarta, 11 Desember 2025 – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan kunjungan strategis ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebuah langkah tegas yang menandai keseriusan Pemprov Jabar dalam membenahi persoalan akut terkait aset negara yang mangkrak, lahan tidak jelas statusnya, hingga kerusakan lingkungan yang memicu bencana berulang.
Kunjungan ini bukan seremoni biasa. Audiensi berlangsung di bawah sorotan isu krusial yang selama bertahun-tahun menjadi “borok lama” dalam pengelolaan aset dan tata ruang Jawa Barat.
Dalam pertemuan dengan jajaran Deputi Pencegahan KPK, Dedi Mulyadi membeberkan fakta mengejutkan:
Jawa Barat masih memiliki puluhan ribu aset tanah negara yang belum bersertifikat dan rentan digerogoti penyalahgunaan.
Aset tak terdata ini selama bertahun-tahun menjadi titik rawan:
• dikuasai pihak tidak berwenang,
• digarap tanpa izin,
• atau tumpang tindih dengan kepentingan bisnis tertentu.
Pemprov Jabar meminta pendampingan KPK untuk memastikan seluruh alur penertiban berjalan bersih, transparan, dan bebas dari permainan oknum.
Gubernur Dedi menegaskan bahwa kondisi lingkungan Jawa Barat sudah berada pada fase kritis.
Kerusakan DAS, penyempitan sungai, hingga alih fungsi lahan yang tidak terkendali memperburuk risiko banjir dan longsor.
Dedi menegaskan bahwa banyak persoalan lingkungan beririsan langsung dengan tata kelola aset yang lemah.
“Saya ke bidang pencegahan, urus normalisasi sungai, penyelamatan aset negara, dan penghijauan areal tanah-tanah negara di Jawa Barat,”
tegas Dedi dalam keterangan usai pertemuan.
Sinergi Lintas Instansi untuk Menutup Celah Penyimpangan
Dalam kunjungannya, Dedi tidak datang sendirian. Ia menggandeng jajaran lembaga dan BUMN yang selama ini mengelola lahan negara, antara lain:
• Perhutani
• PTPN
• Perum Jasa Tirta
• Balai Besar Wilayah Sungai
• Pejabat teknis Pemprov Jabar
Langkah kolektif ini dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi kawasan sungai, hutan, atau perkebunan yang luput dari pengawasan.
Tujuan utamanya adalah memotong rantai masalah dari hulunya — termasuk menutup peluang terjadinya praktik-praktik yang selama ini sering “bermain” di area abu-abu hukum.
Dalam sesi wawancara, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan:
“Kami ini dalam keadaan bencana, dan Jawa Barat sejak saya memimpin sampai sekarang concern pada konservasi dan penataan lingkungan.”
Pemerintah Provinsi menilai bahwa penyelamatan aset negara adalah bagian dari agenda besar pencegahan korupsi.
Tanah negara yang tak jelas statusnya selama ini menjadi salah satu pintu yang kerap disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk keuntungan pribadi.
Komitmen Pencegahan, Bukan Sekadar Seremonial
Kunjungan ke KPK ini mempertegas bahwa:
Pemprov Jabar tidak menunggu masalah “meledak” menjadi kasus hukum.
Pendekatan pencegahan menjadi prioritas utama.
Setiap program strategis — terutama terkait aset, lahan, dan lingkungan — akan dikawal secara ketat.
Pemerintah tidak ingin penyimpangan kecil berkembang menjadi skandal besar.
Dedi juga menegaskan bahwa korupsi di sektor lingkungan dan aset jauh lebih berbahaya karena dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam keselamatan jutaan warga.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan siap menjalankan seluruh rekomendasi KPK dan memperkuat pengawasan internal.
Rangkaian langkah ini diharapkan mengakhiri berbagai warisan masalah lama, mulai dari lahan tanpa sertifikat, belitan status aset, hingga rusaknya ekosistem sungai dan hutan.
NIKO | LITERASI.CO.ID
