Literasi.co.id, Cirebon 20/5/25 – Dunia pendidikan di Kota Cirebon kembali tercoreng oleh dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab melalui jalur aspirasi politik. Praktik ilegal ini disinyalir berlangsung secara terselubung dan melibatkan sejumlah sekolah dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Hasil investigasi tim media mengungkap modus pemotongan dana dengan nominal bervariasi: sekitar Rp50.000 per siswa di tingkat SDN, Rp150.000 di tingkat SMPN, dan antara Rp200.000 hingga Rp250.000 di tingkat SMAN. Jika dikalkulasikan, jumlah potongan ini sangat signifikan mengingat jumlah ratusan siswa di tiap sekolah menjadi penerima dana PIP dari jalur Aspirasi.
Salah satu kasus yang telah masuk ke ranah hukum adalah di SMAN 7 Kota Cirebon, yang saat ini tengah diselidiki oleh Kejaksaan Negeri Kota Cirebon. Namun hingga berita ini diturunkan, status hukum para terduga pelaku masih belum jelas, menimbulkan kekhawatiran akan keseriusan aparat dalam menuntaskan kasus ini.
Ironisnya, praktik pemotongan tersebut dalam beberapa kasus dilakukan tanpa sepengetahuan serta ijin dari kepala sekolah. Oknum pelaku diduga bekerja sama dengan anggota komite sekolah untuk memuluskan praktik ilegal ini. Ketika dikonfirmasi oleh awak media, beberapa ketua komite dan pihak jalur aspirasi mengaku tidak mewakili institusi nama sekolah. Namun, justru mereka tetap menggunakan identitas siswa untuk mengakses dana PIP, sehingga memberi kesan seolah sekolah turut terlibat, meski kenyataannya tidak demikian.
Selain itu, para oknum pelaku dari pihak aspirasi partai yang sudah dikantongi nama-nama nya, memanfaatkan kondisi ekonomi orang tua siswa yang mayoritas berasal dari kalangan menengah ke bawah. Dalam kondisi serba sulit, dana PIP dari jalur aspirasi terlihat sebagai bantuan yang menjanjikan, meski disertai adanya konsekuensi pemotongan. Minimnya informasi dan lemahnya posisi orang tua menjadikan mereka rentan terhadap manipulasi.
Tim media juga mendapatkan pengakuan! dari salah satu pihak dari tim aspirasi, menyatakan benar adanya pemotongan dana PIP per siswa saat awak media lakukan konfirmasi langsung di kantor sekretariat partai Demokrat. Meski yang bersamgkutan membantah keterlibatan dirinya dari institusi partai, namun fakta bahwa dana pendidikan dipotong di ruang lingkup atas nama partai politik, memperkuat dugaan adanya jaringan mafia yang mengeksploitasi jalur aspirasi demi keuntungan pribadi.
Nama salah satu partai besar, yakni Partai Demokrat Kota Cirebon, ikut terseret dalam pusaran isu ini. Meskipun keterlibatan resmi dibantah, citra partai tersebut turut tercoreng. Integritas dunia pendidikan di Kota Cirebon pun dipertaruhkan.
Masyarakat mendorong sekolah-sekolah yang tidak terlibat untuk segera melapor ke Dinas Pendidikan Kota Cirebon guna menjaga nama baik institusi mereka. Desakan juga datang kepada Pemerintah Kota Cirebon agar segera mengambil tindakan tegas, apabila kasus ini mengambang tanpa kejelasan. Jika tidak, tekanan publik akan meningkat hingga mendorong intervensi ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Beberapa tokoh masyarakat bahkan menyerukan agar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turun tangan mengawal proses hukum dan memastikan tidak ada intervensi politik dalam penanganan kasus ini.
Atas nama keadilan dan perlindungan terhadap hak pendidikan anak bangsa, masyarakat mendesak agar kasus ini segera diselesaikan secara tuntas. Para pelaku yang terbukti bersalah harus dijatuhi sanksi hukum. [TIM MEDIA]
