Literasi.co.id, KOTA CIREBON 21 Januari 2026 — Kualitas proyek infrastruktur Pemerintah Kota Cirebon, berupa Senderan sungai atau tanggul penahan di Sungai Kedung Pane yang baru diselesaikan desember 2025 sekitar satu bulan lalu, kini sudah retak memanjang dan terus menganga dari hari ke hari. Kondisi ini menunjukkan adanya pergerakan struktur yang serius dan mengindikasikan bangunan tersebut terancam roboh dalam waktu dekat.
Fakta di lapangan mengungkap hal yang lebih memalukan, konstruksi senderan diduga tanpa besi sloof atau kolom pengikat, padahal elemen ini adalah tulang punggung bangunan beton. Tanpa pengikat struktur, senderan ibarat tembok rapuh yang siap runtuh diterjang tekanan tanah dan aliran sungai. Lebih parah lagi, pada bagian dinding yang retak, adukan semen terlihat begitu lemah, bahkan bisa diremas dengan tangan. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi cerminan kualitas kerja yang jauh dari kata profesional.
Proyek ini merupakan program resmi Pemerintah Daerah Kota Cirebon melalui DPUTR Bidang Sumber Daya Air Kota Cirebon. Berdasarkan papan informasi proyek, kegiatan ini adalah Normalisasi Sungai Kedung Pane dengan Nomor 07/PPK/NRS-01/DPUTR/2025, tertanggal 19 November 2025. Anggaran bersumber dari APBDP Kota Cirebon Tahun 2025 dengan nilai Rp198.768.000, dikerjakan oleh CV Dwi Putra, dengan masa pelaksanaan, dari 19 November sampai 15 Desember 2025.
Pertanyaannya kini mengarah tajam ke DPUTR, di mana pengawasan saat proyek ini dikerjakan? Di mana konsultan, di mana pengendali mutu? Mustahil bangunan bisa seburuk ini tanpa ada pembiaran sistematis. Proyek yang baru “lahir” sebulan lalu sudah sakit parah. Ini bukan kecelakaan teknis, ini kegagalan tata kelola kerja.
Kerusakan tak berhenti di senderan. Aspal jalan di sekitar lokasi juga hancur akibat aktivitas truk-truk proyek yang lalu-lalang mengangkut material tanpa pengaturan, saat proyek ini berjalan. Jalan rusak dibiarkan, rakyat menanggung akibat.
Ini adalah tamparan keras bagi Pemerintah Kota Cirebon. Uang yang dipakai adalah uang pajak rakyat, bukan dana main-main. Pemerintah didesak segera:
• Memeriksa proyek ini secara menyeluruh
• Mengevaluasi pelaksana proyek
• Mengevaluasi pengawas dan konsultan
• Memberi sanksi tegas jika terbukti ada pembiaran atau permainan mutu
Jika proyek semahal ini bisa dikerjakan asal jadi, maka kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah sedang berada di ujung tanduk.
NIKO | LITERASI.CO.ID
