Literasi.co.id, Jakarta, 28 September 2025 – Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, pada 27 September 2025, diwarnai kericuhan dan bentrokan antarkubu yang berujung pada klaim ganda kepemimpinan.
Kericuhan terjadi saat agenda pemilihan Ketua Umum PPP periode 2025–2030 tengah berlangsung. Adu jotos dan lempar kursi tidak terhindarkan, mengakibatkan sejumlah kader mengalami luka di bagian kepala dan wajah. Beberapa di antaranya bahkan harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit.
Pelaksana tugas Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, menyayangkan terjadinya insiden tersebut dan menegaskan bahwa tindakan di luar konstitusi partai tidak dapat dibenarkan. Mardiono menyebut terdapat pihak yang mencoba memaksakan kehendak, sehingga mencederai semangat demokrasi internal. Ia juga memastikan akan membawa kasus ini ke ranah hukum dengan bukti rekaman CCTV yang sudah diamankan.
Di sisi lain, muncul dualisme klaim kepemimpinan. Pimpinan sidang muktamar menyatakan Muhammad Mardiono telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP sebelum kericuhan pecah. Namun, kubu tandingan melalui forum paripurna terpisah juga mengumumkan Agus Suparmanto sebagai ketua umum aklamasi. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian arah kepemimpinan partai.
Sejumlah tokoh dan kader senior PPP menyerukan agar seluruh pihak kembali berpijak pada khittah pendirian partai sebagai wadah persatuan umat Islam. Figur moderat seperti Husnan Bey bahkan disebut-sebut berpotensi menjadi penengah dalam situasi konflik yang semakin tajam. Para ulama juga diimbau untuk bersuara, memastikan setiap keputusan partai selaras dengan nilai-nilai Islam, etika politik, dan semangat persaudaraan.
Kericuhan ini menjadi tantangan serius bagi PPP, bukan hanya terkait legitimasi hasil muktamar, tetapi juga menyangkut citra partai di mata publik. Sebagai partai berbasis umat dengan sejarah panjang, PPP diharapkan segera menyelesaikan konflik internal secara bermartabat dan mengedepankan musyawarah, sehingga kepercayaan kader dan masyarakat dapat dipulihkan.
[ RED ]