Literasi.co.id, Jakarta, 24 September 2025 – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak Presiden Prabowo dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan melakukan evaluasi menyeluruh. Desakan ini muncul setelah maraknya kasus keracunan yang menimpa ribuan siswa di berbagai daerah sejak awal tahun.
Berdasarkan catatan JPPI dan laporan resmi pemerintah, tercatat lebih dari 5.000 hingga 6.400 siswa di berbagai wilayah Indonesia mengalami keracunan akibat makanan MBG. Kasus tersebut tidak hanya menimbulkan gangguan kesehatan serius, tetapi juga menimbulkan trauma bagi siswa dan keresahan besar bagi orang tua.
“Ini bukan sekadar insiden teknis, tapi kegagalan sistemik. Keselamatan anak tidak boleh dikorbankan demi target politik,” tegas Koordinator Nasional JPPI.
JPPI menilai pelaksanaan MBG telah menyeret guru menjadi “tumbal”. Para guru di banyak sekolah dipaksa mengurus rantang, membagikan makanan, hingga mencicipi hidangan untuk memastikan tidak beracun. Padahal tugas utama guru adalah mendidik, bukan menangani logistik pangan. Situasi ini dianggap membebani sekaligus membahayakan guru, bahkan berpotensi menjerumuskan mereka dalam masalah hukum bila terjadi keracunan.
Masalah Sistemik dan Lemahnya Pengawasan
Sejumlah persoalan mendasar yang ditemukan JPPI, antara lain:
Standar keamanan pangan tidak dijalankan ketat, dapur SPPG banyak yang tidak memenuhi SOP.
Distribusi dan penyimpanan bermasalah, makanan sering basi karena jarak dapur ke sekolah terlalu jauh.
Pengawasan lemah, koordinasi antara dinas pendidikan dan kesehatan belum maksimal.
Pertanggungjawaban kabur, beban kesalahan kerap dilempar ke sekolah dan guru.
Dari parlemen, sejumlah anggota DPR RI juga menyuarakan keprihatinan. Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menegaskan niat program MBG baik, tetapi pelaksanaan perlu dibenahi. Alternatif solusi yang ditawarkan antara lain memperpendek distribusi makanan, memperkecil cakupan dapur produksi, hingga mempertimbangkan penyaluran bantuan langsung kepada orang tua.
JPPI menuntut pemerintah untuk:
1. Menghentikan sementara program MBG hingga ada evaluasi menyeluruh.
2. Mengutamakan keselamatan anak dan tanggung jawab negara, bukan sekadar target politik.
3. Menghapus beban non-pedagogis bagi guru agar tidak lagi dijadikan “tumbal racun”.
4. Meningkatkan transparansi dan pengawasan publik, termasuk melibatkan orang tua dan lembaga independen.
“Anak-anak bangsa tidak boleh dijadikan kelinci percobaan. Program bergizi seharusnya menyehatkan, bukan mencelakakan. Kami mendesak Presiden Prabowo untuk segera mengambil langkah tegas demi menyelamatkan masa depan generasi,” tutup pernyataan JPPI.
[ RED ]
