Literasi.co.id, Kota Cirebon, yang selama ini dikenal sebagai Kota Wali dengan motto “Cirebon Kota Berintan” (Bersih, Indah, Tertib, dan Aman), kini tampaknya kehilangan kilaunya. Salah satu penyebab utama adalah kondisi infrastruktur jalan yang semakin memburuk, terutama jalan beraspal yang rusak parah dan berlubang, mengancam keselamatan pengendara, khususnya pengguna sepeda motor.
Salah satu titik kerusakan yang paling mencolok terlihat di kawasan Perumnas Larangan, Kecamatan Harjamukti, hingga jembatan dekat Rumah Sakit Putera Bahagia. Jalanan di wilayah ini mengalami kerusakan serius, dengan lubang-lubang besar yang semakin parah akibat intensitas hujan dan seringnya banjir di area tersebut. Padahal, kawasan ini memiliki arus lalu lintas yang sangat padat, sehingga kondisi jalan yang buruk semakin memperparah kemacetan dan meningkatkan risiko kecelakaan.
Sayangnya, hingga kini, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cirebon selaku instansi yang bertanggung jawab belum melakukan upaya signifikan dalam memperbaiki jalanan tersebut. Perbaikan yang dilakukan selama ini hanya sebatas tambal sulam yang tak bertahan lama. Dalam banyak kasus, tambalan jalan berlubang hanya bertahan sekitar dua bulan sebelum kembali rusak, memunculkan pertanyaan besar terkait kualitas pengerjaan maupun pengawasan terhadap proyek perbaikan jalan.
Di balik carut-marutnya kondisi jalan, dugaan ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran daerah semakin mencuat. Data yang bocor ditemukan pada tahun 2024 menunjukkan adanya penggunaan anggaran yang janggal di berbagai dinas pemerintahan Kota Cirebon. Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk infrastruktur justru banyak terserap untuk hal-hal yang dinilai kurang prioritas, seperti banyaknya rapat kerja, belanja makanan dan minuman untuk rapat dengan nilai yang tidak masuk akal, serta perjalanan dinas luar kota. Bahkan, biaya perawatan kendaraan dinas pun menjadi salah satu pos anggaran yang patut dipertanyakan efektivitasnya, pemborosan atau fiktif.
Dengan kondisi seperti ini, harapan masyarakat terhadap perbaikan infrastruktur di Kota Cirebon semakin menipis jika pemerintah daerah tidak segera bertindak dengan kebijakan yang lebih transparan dan bertanggung jawab, bukan tidak mungkin julukan “Kota Berintan” akan semakin kehilangan maknanya, dan Cirebon akan benar-benar berada di ambang kehancuran.
[ NIKO ]
