Literasi.co.id, CIREBON 19 Maret 2025 – Masyarakat Cirebon dan sekitarnya tengah dihebohkan oleh unggahan di media sosial yang menyoroti anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon sebesar Rp102.987.350, untuk cetak kartu ucapan Idulfitri. Unggahan tersebut pertama kali dibagikan oleh akun Facebook Tauchid Hidayah di grup Komunitas Orang Cirebon (KOCI), memicu perbincangan hangat di kalangan warganet.
Dalam unggahannya, Tauchid mengkritik kebijakan Pemkab Cirebon yang dianggap tidak sejalan dengan instruksi pemerintah pusat mengenai efisiensi anggaran. Ia menilai, di era digital saat ini, penggunaan anggaran sebesar itu untuk kartu ucapan dianggap pemborosan. “Lurr… pribe iki lur, jare presiden kon hemat anggaran, barang Pemda Kab Cirebon malah pemborosan anggaran, duit dibuang-buang lur. Gawe kartu ucapan selamat Idul Fitri sampe 100 juta. Zaman wis canggih, ya masih ada kartu ucapan bae. Tinggal ngucap lewat WA juga bisa,” tulis Tauchid dalam unggahannya.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Sunanto, memberikan klarifikasi bahwa anggaran tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kartu ucapan Idulfitri saja. Menurutnya, dana tersebut mencakup berbagai kebutuhan administrasi sepanjang tahun, seperti undangan resmi, kartu ucapan hari besar lainnya, serta keperluan administrasi pemerintahan lainnya. Penggunaan judul “kartu ucapan Idulfitri” dalam administrasi proyek dimaksudkan untuk mempermudah pencatatan. “Lantas kenapa judulnya ucapan Idulfitri? Biar administrasinya lebih mudah saja. Gak tercecer-cecer. Dan kartu ucapan Idulfitri itu cetaknya paling 50 jutaan,” jelas Sunanto.
Meski demikian, klarifikasi tersebut belum sepenuhnya meredakan keresahan masyarakat. Banyak warganet yang tetap mempertanyakan urgensi dan transparansi penggunaan anggaran tersebut, mengingat masih banyaknya permasalahan infrastruktur, seperti jalan rusak, yang memerlukan perhatian dan anggaran dari pemerintah daerah.
Hingga berita ini diturunkan, Bupati Cirebon, Drs. H. Imron Rosyadi, M.Ag., belum memberikan pernyataan resmi terkait polemik ini. Masyarakat berharap pihak berwenang segera melakukan audit dan memberikan klarifikasi lebih lanjut untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran, serta memastikan bahwa dana publik digunakan untuk kepentingan yang tepat dan prioritas.
[ NIKO ]
