Literasi.co.id, CIREBON 02 September – Pepatah “mulutmu harimaumu” kembali menemukan relevansinya setelah sejumlah tokoh publik dan pejabat negara, termasuk anggota DPR RI Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani, menuai kritik tajam akibat sikap serta pernyataan mereka yang dianggap tidak pantas dan melukai hati rakyat.
Di tengah kondisi bangsa yang sedang sulit, lapangan pekerjaan yang kian sempit, harga bahan pokok yang terus naik, serta beban pajak yang semakin menjerat, masyarakat berharap wakil rakyat dan pejabat publik tampil sebagai teladan. Namun kenyataan yang terlihat justru sebaliknya: kehidupan penuh kemewahan, kenaikan gaji, serta tunjangan yang berasal dari uang pajak rakyat, seolah memperlihatkan jurang besar antara elit politik dan rakyat yang diwakilinya.
Kekecewaan masyarakat semakin menguat karena para wakil rakyat, baik di pusat maupun di daerah, dinilai absen dari realitas kehidupan sehari-hari warganya. Janji-janji yang pernah diucapkan saat kampanye kini dianggap sekadar retorika, karena setelah menjabat mereka seolah menjauh dan mengingkari janji tersebut.
Insiden yang bahkan berujung pada penggerudukan serta penjarahan rumah beberapa tokoh publik menjadi simbol peringatan keras. Bagi rakyat, ini bukan sekadar luapan emosi sesaat, melainkan bentuk kutukan sosial terhadap sikap yang dianggap arogan, tidak peka, dan jauh dari penderitaan rakyat.
Peristiwa ini harus menjadi pelajaran mendalam: seorang wakil rakyat maupun pejabat publik tidak bisa sembarangan berbicara atau bersikap di hadapan masyarakat. Setiap kata yang terucap dan setiap tindakan yang diperlihatkan memiliki konsekuensi besar. Dalam kondisi rakyat yang sedang susah, ucapan dan sikap yang tidak sesuai hanya akan mempertebal jarak, menumbuhkan kekecewaan, dan meruntuhkan kepercayaan.
Rakyat Indonesia membutuhkan wakil yang benar-benar mewakili, yang hadir bukan hanya saat kampanye, tetapi juga ketika rakyat menghadapi masa-masa sulit. Momentum ini harus dipahami sebagai teguran keras, agar para pejabat negara benar-benar kembali pada mandat utamanya: memperjuangkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Pepatah lama sudah mengingatkan: mulutmu harimaumu. Dan kini, teguran keras dari rakyat adalah buktinya.
[ NIKO ]
