Literasi.co.id – Jakarta, 1 September 2025 – Sejak Kamis, 28 Agustus 2025, Jakarta menjadi pusat gelombang unjuk rasa besar-besaran yang digelar berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, buruh, hingga pengemudi ojek online. Aksi tersebut dipicu oleh penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah dan tuntutan agar DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset Koruptor.
Pada hari pertama aksi, terjadi kericuhan di sejumlah titik, termasuk kawasan Senen, Kwitang, dan Monas. Massa sempat bentrok dengan aparat, menyebabkan kerusakan pada fasilitas umum.
Puncak ketegangan terjadi pada 29–30 Agustus, ketika aksi massa meluas hingga ke kawasan DPR dan sejumlah kantor pemerintahan. Kericuhan menyebabkan terganggunya mobilitas warga, sementara aparat kepolisian melakukan pengamanan ketat untuk mencegah meluasnya kerusakan.
Memasuki Minggu, 31 Agustus, sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di kawasan Senen menggelar deklarasi damai di Simpang Lima Senen, menolak aksi anarkistis serta menyerukan persatuan warga dalam menjaga keamanan lingkungan. Deklarasi ini diikuti ratusan orang yang menegaskan bahwa aspirasi harus disampaikan secara tertib tanpa merusak fasilitas publik.
Hari ini, Senin, 1 September 2025, situasi berangsur kondusif. Meski sempat direncanakan ada aksi lanjutan di tujuh titik krusial ibu kota, termasuk DPR dan Monas, sejumlah kelompok mahasiswa dan organisasi sipil akhirnya memutuskan menunda aksi karena mempertimbangkan situasi keamanan yang masih rawan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengambil langkah antisipatif dengan memberlakukan Work From Home (WFH) bagi pegawai dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi siswa di berbagai sekolah. Kebijakan ini ditempuh guna mengurangi potensi gangguan aktivitas masyarakat.
Di kawasan Senen dan Johar Baru, ratusan warga bersama tokoh masyarakat kembali menegaskan sikap mereka dengan menggelar deklarasi menolak unjuk rasa anarkis, sekaligus mendukung aparat keamanan dalam menjaga stabilitas ibu kota.
Sementara itu, upaya pemulihan infrastruktur terus dilakukan. Dinas Perhubungan DKI memperbaiki sedikitnya 18 traffic light yang rusak akibat kericuhan, sebagian telah kembali berfungsi, sementara lampu lalu lintas di kawasan Senen masih dalam proses perbaikan.
Dengan adanya langkah perbaikan infrastruktur, deklarasi warga, serta kebijakan WFH dan PJJ, pemerintah dan masyarakat berharap situasi ibu kota segera kembali normal, aman, dan tertib. Pemerintah mengajak seluruh pihak untuk menyalurkan aspirasi secara damai sesuai dengan konstitusi, tanpa melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum.
( Hisam )
